BOGORONLINE.com – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor memperkuat upaya pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) bertema “Mewujudkan Pengembangan Kompetensi secara Terintegrasi Melalui B-Smart Bogor Smart Corporate University (CorpU)” di Ballroom Hotel Onih, Kota Bogor, Rabu (15/7/2026).
Mengusung tagline “Belajar, Bertumbuh, Berdampak”, forum tersebut dihadiri Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, Ketua PGRI Kota Bogor, perwakilan PT Taspen, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Bogor, akademisi, serta pelaku dunia usaha.
Forum ini menjadi wadah untuk membangun komitmen bersama dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur melalui sistem pembelajaran yang terintegrasi dan berbasis digital, sekaligus menjawab tantangan keterbatasan jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.
Dalam sambutannya, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan bahwa persoalan SDM menjadi tantangan yang dihadapi hampir seluruh organisasi, baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Kondisi tersebut semakin kompleks dengan terbatasnya rekrutmen pegawai baru di tengah meningkatnya jumlah ASN yang memasuki masa pensiun.
“Salah satu masalah yang paling krusial hari ini adalah semakin sulitnya kita meminta tambahan pegawai melalui berbagai kanal. Sebagai contoh, di sektor pendidikan, ada sekitar 12 hingga 240 guru yang pensiun. Namun, kuota pengganti yang kita peroleh sangat terbatas, hanya sekitar 30 sampai 40 orang untuk berbagai bidang. Akhirnya, kita harus benar-benar memilih skala prioritas,” ujar Dedie.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk melakukan transformasi pola kerja melalui pemanfaatan teknologi digital. Pemkot Bogor, kata Dedie, terus mendorong penerapan sistem kerja tanpa kertas (paperless), mulai dari administrasi surat-menyurat hingga penyusunan program berbasis sistem digital.
“Di masa depan, anggaran tidak lagi didasarkan pada kebiasaan tahun lalu, melainkan berbasis pada sistem indikator kinerja yang terukur melalui aplikasi digital. Pagi hari saat membuka laptop, yang dicek adalah sistem kinerja dan apa saja yang harus ditindaklanjuti. Oleh karena itu, melalui B-Smart CorpU ini, ASN Kota Bogor dipacu untuk terus belajar agar memiliki kompetensi yang relevan,” katanya.
Dedie juga menilai kompetensi ASN di Kota Bogor telah menunjukkan perkembangan positif dibandingkan sejumlah daerah lain. Ia berharap implementasi sistem pembelajaran digital melalui B-Smart Corporate University dapat dievaluasi secara berkala berdasarkan kualitas hasil belajar dan dampaknya terhadap peningkatan kinerja organisasi.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Bogor Dani Rahadian menjelaskan bahwa B-Smart Corporate University merupakan strategi untuk mengintegrasikan seluruh proses pengembangan kompetensi ASN dalam satu sistem yang terarah dan berkelanjutan.
Ia mengatakan, pendekatan tersebut dirancang agar proses pembelajaran tidak lagi dilakukan secara terpisah, melainkan menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas organisasi sekaligus mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Bogor.
“Tujuan utama dari penyelenggaraan FKP ini adalah memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan CorpU, serta membangun komitmen bersama dengan seluruh perangkat daerah. Proses pembelajaran di dalam CorpU mendorong peningkatan kapasitas individu secara berkelanjutan agar mampu menjawab tantangan publik yang dinamis,” ujar Dani.
Menurut Dani, pengembangan kompetensi ASN nantinya akan memanfaatkan berbagai metode pembelajaran modern, seperti blended learning dan social learning, sehingga proses peningkatan kapasitas dapat berlangsung lebih fleksibel dan efektif.
BKPSDM juga membuka peluang kolaborasi dengan perguruan tinggi, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan birokrasi modern dan perkembangan pelayanan publik.
Melalui Forum Konsultasi Publik tersebut, Pemerintah Kota Bogor berharap lahir sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, organisasi profesi, dan media massa dalam membangun ekosistem birokrasi yang adaptif, transparan, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
