Jakarta – Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali meraih prestasi opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) untuk Laporan Keuangan 2013-2017 dari Kementerian Keuangan RI, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/9/2018).
Raihan prestasi ini, diraihnya 5 kali berturut-turut. Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani pada saat Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018.
Wagub Uu mengaku bersyukur atas apresiasi ini, ia juga menyebutkan bahwa raihan opini WTP mencerminkan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memenuhi kualitas terbaik.
“Predikat WTP memang bukanlah akhir dari tujuan setiap instansi terkait laporan keuangan, namun itu membuktikan bahwa laporan keuangan sudah menuju ke arah yang benar guna mewujudkan anggaran yang tepat sasaran,” katanya usai menerima penghargaan seperti dikutip ayobandung.com.
Menurutnya, keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan penilaian bergengsi ini tidak lepas dari peran serta seluruh Perangkat Daerah yang menghasilkan akuntabilitas yang baik dalam pertanggungjawaban APBD.
Dia menjelaskan pencapaian opini WTP atas LKPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini merupakan pencapaian opini WTP yang ketujuh kalinya secara berturut turut dan ketiga kalinya untuk penerapan akuntansi berbasis akrual penuh.
Sebelumnya pada tahun 2011, 2012, 2013,2014, 2015 dan 2016 juga meraih opini WTP. Hal ini diraih karena LKPD sudah disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan permasalahan yang ada relatif sudah dapat diselesaikan.
Wagub menilai Pemprov Jabar telah melaksanakan berbagai Rencana Aksi yang telah direkomendasikan BPK. Pihaknya juga telah berupaya terus untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tahun-tahun sebelumnya serta senantiasa mempertahankan dan meningkatkan upaya perbaikan terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi tingkat kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Tidak menjadi akhir tugas kita kalau WTP sudah tercapai, kita harus pastikan apakah anggaran sudah tepat sasaran, apakah sudah cost effective, apakah sudah akuntabel/dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Uu berharap penghargaan ini dapat meningkatkan kinerja Pemprov Jabar sehingga tahun 2018 dapat meraih opini WTP untuk kedelapan kalinya untuk mewujudkan Jawa Barat Juara Lahir Batin. Begitupun untuk seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat dapat memperoleh opini WTP.
Berdasarkan catatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jabar, Laporan Keuangan tahun 2017, terdapat 3 Kabupaten/Kota yang masih mendapat opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dan diharapkan tahun 2018 dapat memperoleh opini WTP.
“Penghargaan ini didedikasikan kepada Pak Ahmad Heryawan dan pak Dedy Mizwar atas prestasi beliau memimpin sehingga Jawa Barat memperoleh penghargaan ini, Insya Allah kita lanjutkan dan tingkat kan prestasi ini,” tukasnya. (adi/*)
