PARUNGPANJANG – bogorOnline.com
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan RI akhirnya turun gunung ke wilayah tambang Kabupaten Bogor. Hal ini terkait munculnya berbagai permasalahan dampak transportasi tambang yang tidak kunjung selesai di wilayah area pertambangan galian C yang berada di Kecamatan Rumpin, Cigudeg, Parungpanjang dan Gunungsindur.
Guna mendapatkan gambaran secara langsung tentang situasi dan kondisi wilayah area pertambangan di 4 kecamatan tersebut, Kepala BPTJ Bambang Prihartono didampingi aparatur Dishub, Dinas ESDM, Dinas PUPR, Polri dan TNI dari Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bogor, mendatangi dan meninjau secara langsung wilayah Parungpanjang.
Bambang Prihartono mengatakan, pihaknya akan berusaha melakukan berbagai perubahan dan perbaikan pola transportasi yang ada.
“Nantinya BPTJ tidak hanya bicara pola pergerakan orang, tapi juga pergerakan barang atau logistik.
Kemarin kita sudah bicara terus tentang pergerakan orang, dengan ganjil genapnya, dengan rekayasa lalinnya, kontra flow, kemudian penyediaan angkutan umum,” ujarnya.
Bambang Prihartono menjelaskan, pihaknya ingin melihat langsung pergerakan barang-barang di antara perbatasan Provinsi Jabar dan Provinsi Banten. Lebih spesifik lagi guna melihat arus pergerakan truk yang mengangkut material tambang yang menjadi kebutuhan embangunan di provinsi lainnya di luar Jawa Barat.
“Makanya kami melakukan koordinasi dengan teman teman Dinas Perhubungan Provinsi Jabar, Banten dan DKI Jakarta. Kami ingin mencari solusi bagaimana pergerakan barang dapat terkendali dan tidak menggangu arus lalu lintas yang ada,” paparnya.
Kepala BPTJ menambahkan, pemerintah hendak mencarikan solusi terbaik untuk menangani permasalahan tambang dan transportasi tambang. “Tetapi kehadiran BPTJ tidak semata mata bicara transportasi. Tapi kami bicara juga tentang sektor lainnya. Misalnya, bagaimana kehidupan perkembangan ekonomi masyarakat lokal,” ujarnya.
Bambang Prihartono menjelaskan, kehidupan masyarakat sekitar area tambang juga harus diperhatikan, sehingga tidak cuma mendapat getahnya.
“Masyarakat sekitar juga harus kebagian rejeki dari adanya industri atau usaha tambang ini. Kemudian lingkungannya juga harus diperhatikan. Jangan sampai nanti material dari alam diambil, tapi lingkungannya menjadi rusak,” ungkapnya.
Menurutnya, ada tiga hal pokok yang menjadi kajian BPTJ yaitu soal transportasi, ekonomi rakyat, dan lingkungan hidup. Namun saat ini pihaknya, masih fokus mencari solusi soal transportasi. “Makanya saya turun ke lapangan, dan nanti akan lanjutkan dengan membahasnya di dalam rapat koordinasi. Disana akan dicari solusinya. Solusi bisa macam macam. Apa harus bangun jalur khusus tambang? Berarti harus ada investasi, karena itu masalah anggaran juga. Jadi saya mau melihat kebijakan apa yang efisien dan cepat,” paparnya.
Bambang Prihartono menegaskan, BPTJ ingin solusi yang dihasilkan nanti, bisa menggunakan anggaran efisien namun efektif. Makanya kita lihat kebijakan yang tepat apa nantinya. Belum bisa kami ungkapkan sekarang,” imbuhnya.
Masih kata Kepala BPTJ, salah satu contoh kebijakan transportasi yang efisien dan efektif adalah sistem pengaturan ganjil genap. “Penerapan program itu tidak ada biaya alias zero. Kami bisa atur. Sekarang pak Gubernur sudah setuju dipermanenkan. Jadi solusi itu tidak selalu dengan anggaran,” katanya.
Menurut Bambang Prihartono, pola penanganan masalah transportasi ke depan selalu melihat solusi yang efisien.
“Apakah nanti kereta api. Apa benar kereta api lebih efisien dari jalan. Kita lihat nanti. Saya belum melangkah ke sana. Saya belum mau bicara investasi dulu. Saya mau bicara masalah manajemen rekayasa lalulintas dulu dan kebijakan-kebijakan lainnya. Seperti dalam jangka pendek adalah penyamaan jam perjalanan atau jam operasional. Saya menetapkan di Jabodetabek, ini perjalanan barang itu diusahakan malam hari. Agar semua sinkron, makanya BPTJ yang turun.” pungkasnya. (MUL)
