Parungpanjang – Hingga ke pelosok Kecamatan Parung Panjang, tepatnya Desa Kabasiran, Anggota MPR RI periode 2019-2024, DR. H. Habib Fahmy Alaydroes, MM, M.Ed, untuk pertama kali menggelar acara Sosialisasi 4 Pilar MPR RI. Habib — demikian biasa dia disapa– menggelar acara tersebut pada Ahad (24/11) yang lalu di Aula Gelanggang Olahraaga Masyarakat. Acara yang dimoderatori Wasto, anggota DPRD Kab Bogor periode 2014-2019 itu, berlangsung semarak dan seru.
“Pemahaman yang benar tentang Pancasila harus senantiasa diberikan kepada masyarakat agar nilai-nilai Pancasila bukan cuma sekadar menjadi pengetahuan tapi harus juga terinternalisasi dan teraplikasi dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat,” demikian Habib mengawali Penjelasannya.
Bahkan, saat ini masyarakat, jangankan mungkin menginternalisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, urutan Pancasila pun mungkin ada masyarakat yang sudah lupa atau bahkan tidak hafal. Masyarakat, ujar Fahmy bukan hanya sekadar faham dan mengerti tentang Pancasila, tetapi lebih jauh lagi seharusnya masyarakat bahkan bisa mengetahui sejarah lahirnya Pancasila, dari tanggal 1 Juni 1945 sampai dengan 18 Agustus 1945.
Masa-masa tersebut kata Fahmy, merupakan masa-masa pergolakan pemikiran dan perjuangan kemerdekaan yang sangat krusial dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. “Kita tentu tidak usah terlalu mempersoalkan kapan lahirnya Pancasila tersebut, toh Keppres tentang itu pun kini sudah diterbitkan oleh Presiden, yang menyatakan bahwa Pancasila lahir pada 1 Juni 1945. Kita sebagai warga negara tentunya taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ini.” Papar Fahmy di tengah-tengah acara berlangsung.
Lebih jauh, Fahmy, yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, berusaha ingin menjelaskan lebih detil tentang butir-butir Pancasila yang pada zaman Orde Baru tertuang dalam Eka Prasetya Pancakarsa (Tekad yang tunggal untuk melaksanakan lima kehendak).
Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan, percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian kita berusaha menumbuhkan rasa saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Kita pula dituntut untuk saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, dan kita tidak tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain yang sudah menganut agama tertentu.
“Makna terdalam pada sila pertama ini adalah bahwa kehendak dan perbuatan kita tidak boleh bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kebijakan-kebijakan pemerintahpun harus selaras dengan kehendak Tuhan. Bahkan segala macam peraturan dan perundang-undangan yang ada tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan Tuhan, ” demikian Fahmy menjelaskan.
Kedua: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab memiliki makna mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dan harus diingat pula, bangsa Indonesia harus merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu harus dikembangkan sikap hormatmenghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.
Bukan sekadar kemanusian dan segala keluruhannya, tetapi juga ada kata “beradab” dari sila kedua dari Pancasila tersebut yang mencerminkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian dan santun terhadap sesama.
Ketiga: Persatuan Indonesia. Inilah sila yang paling mengikat di antara perbedaan yang ada di Indonesia: agama, ras, suku dan golongan. Sila ini menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia dan senantiasa menjaga kebhinnekaan.
Selanjutnya Sila Kempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan. Tampak dari bunyi silanya. Bahwa sila keempat ini adalah pilar Demokrasi Pancasila. Demokrasi yang berdasarkan kepada musyawarah untuk mufakat, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, di atas segalanya. Namun keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung-jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. “Sila keempat ini pulalah yang melandasi diselenggarakannya Pemilihan Umum setiap lima tahun sekali, ” Ujar lelaki lulusan Fakultas Psikologi UI itu.
Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kekayaan alam Indonesia adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia berhak untuk menikmati kekayaan alamnya tanpa kecuali. Seluruh rakyat Indonesia berhak atas penghidupan yang layak dan berhak mendapatkan pekerjaan bagi kesejahteraan mereka. Negara wajib menjamin dan memfasilitasi agar seluruh rakyat bisa mendapatkan kesejahteraan. Mereka berhak mendapatkannya dari negara.
Dengan kata lain, keadilan merupakan milik setiap individu yang ada di masyarakat. Milik seluruh bangsa. Keadilan sosial yaitu adil yang menyeluruh yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada diskriminasi dalam hal apapun. Baik dalam bidang hukum, politik apalagi ekonomi. Semua warga sama kedudukannya dalam meperoleh keadilan. Tidak ada satupun pihak-pihak yang dirugikan baik oleh sesama maupun oleh pemerintah atau negara. Keadilan sejati berhak didapatkan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa melihat status sosial, agama, ras, adat, warna kulit ataupun yang lainnya.
“Negara justru menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas terwujudnya hal tersebut, yakni terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara wajib menjamin keselamatan nyawa, kehormatan dan harta seluruh warga negaranya tanpa diskriminasi, ” tandas Habib Fahmy menuntaskan pemaparannya. (*)
