BOGORONLINE.com – Komisi II DPRD Kota Bogor melakukan rapat kerja dengan Perumda Jasa Transportasi Pakuan terkait kelanjutan operasional BisKita Trans Pakuan. Dalam Raker hadir pula Dinas Perhubungan Kota Bogor dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
Usai Raker kepada awak media, Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor Ahmad Aswandi menjelaskan pihaknya dalam Raker mendapati bahwa pemenang tender program Buy The Service (BTS) untuk Biskita Trans Pakuan pada tahun 2022, yakni PT Kodjari.
Komisi II sendiri mengharapkan Perumda Jasa Transportasi Pakuan yang menjadi pemenang tender. Bukan sebaliknya, PT Kodjari yang saat ini menggandeng Perumda Jasa Transportasi Pakuan.
“Kita ketahui bahwa pemenang itu adalah PT Kodjari, bukan perumda (Jasa Transportasi Pakuan). Artinya Kodjari menggandeng perumda. Padahal konsep awal kita maunya Perumda yang jadi leader, menggandeng Kodjari. Sekarang sudah terbalik,” katanya, Kamis (31/3/2022).
Namun begitu, Qwonk sapaan akrabnya menerima hasil akhir. Sebab, Perumda Jasa Transportasi Pakuan dinilai tidak bisa mengikuti tender. Sehingga, salah satu konsorsium pengelolan Biskita Trans Pakuan pada tahun lalu, yakni PT Kodjari didorong untuk mengikuti tender tersebut.
“Karena akhirnya bicara legalitas dan kondisinya seperti itu. Akan tetapi walaupun sekarang pemenangnya Kodjari, jangan sampai ini merugikan perumda. Harus ada profit sharing yang real dan adil. Tak boleh memberatkan (salah satu saja), kerjasama itu dibangun untuk kepentingan dan kemajuan bersama,” tandas politisi PPP itu.
Dia menegaskan, bahwa core business Perumda Jasa Transportasi Pakuan itu bidang transportasi. Namun apabila kedepan skema bisnis dari perusahaan tersebut, semisal mesti subsidi penumpang namun hitungan tidak jelas bakal memberatkan.
Pun seperti disampaikan BPTJ subsidi skema BTS berdasarkan hitungan ritase atau kilometer bus ngaspal. Buatnya, hitungan ritase tidak menguntungkan secara fungsi layanan. Ia mencontohkan, ketika bus kosong alias tidak berpenumpang, tapi tetap dibayar oleh BPTJ.
“Jadi dimana fungsi pelayanan publiknya? Kalau subsidi dihitung ritase dengan berbagai macam hitungan BPTJ, kalau kita di Kota Bogor ya merugikan. Subsidi (skema) penumpang juga nanti harus jelas misalkan per penumpang berapa, daripada ritase,” ucap Qwonk.
Selanjutnya, pihaknya juga akan mendalami mengenai Kerjasama Operasional (KSO) BisKita Trans Pakuan saat ini, mengingat PT Kodjari merupakan pemenang tender. Sisi lain Perumda Jasa Transportasi Pakuan memiliki ruh pelayanan.
“Karena hari ini Kodjari mengandeng Perumda, kami ingin tahu KSO atau perjanjiannya seperti apa. Apakah dari perjanjian itu sudah sama-sama menguntungkan kedua pihak. Atau hanya mengutungkan salah satu pihak,” tegasnya.
“Saya harap PT bukan hanya mengejar keuntungan tapi ada fungsi pelayanannya. Sebaliknya, perumda juga bukan pelayanan full, tapi kan jangan sampai rugi. Karena itu kami akan pelajari KSO-nya untuk arahan anggaran Perumda Jasa Transportasi Pakuan tahun 2023,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Perumda Jasa Transportasi, Lies Permana Lestari mengungkapkan, dalam raker tersebut sudah dijelaskan oleh BPTJ mengenai mekanisme dan teknis lelang e-katalog.
“Sudah dijelaskan dengan clear oleh BPTJ. Kronologisnya seperti apa dan sistem serta mekanisme, bagaimana skemanya. Dewan juga sangat memahami sehingga tidak ada lagi simpangsiur,” paparnya.
Termasuk, lanjut lies, dijelaskan mengenai subsidi skema BTS dengan anggaran bisa didapatkan setelah menjalankan pelayanan BisKita Trans Pakuan. Bahkan, BPTJ juga mempunyai tanggung jawab dalam mengawasi jalannya program yang dilaksanakan di lapangan. (Hrs)
