Cibinong – Sejumlah persoalan BUMD PT Sayaga Wisata nampak tidak hanya disoroti DPRD Kabupaten Bogor. Mahasiswa sebagai agen perubahan pun turut mengomentari perusahaan milik Pemkab Bogor itu
Ketua Forum Mahasiswa Bogor, Raju Zalikal bahkan meminta Direksi PT Sayaga Wisata untuk sadar diri jika tidak mampu membawa perusahaan ke arah yang lebih baik.
“Kalau sudah tidak mampu, mending sadar diri saja. Cuman bilang nyerah kan gampang daripada berbelit dengan alasan-alasan,” kata Razu kepada wartawan, Senin (19/12/2022).
Ia meminta para Direksi untuk undur diri dari jabatannya. Sebab, kata dia, BUMD dituntut untuk mendapatkan pemasukan untuk daerah.
“Kalau tidak bisa begitu buat apa, mending mundur saja,” tegasnya.
Senada, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy menyebut, keberadaan PT Sayaga Wisata dinilai tidak berperan apapun untuk pengembangan perekonomian di Kabupaten Bogor.
“Dibilang maju, tapi belum optimal. Dibilang mundur, tapi masih ada,” cetus Rudy, Kamis (1/12/2022).
Oleh karenanya, ia meminta ketegasan para direksi dan pembina BUMD untuk mengambil keputusan mana BUMD yang layak diteruskan dan mana yang mesti ditutup.
“Baru kemarin pas pembahasan, bukan hanya saran. Kita butuh ketegasan dari seluruh BUMD yang ada mana yang perlu didorong, mana yang perlu ditutup. Karena ada beberapa potensi BUMD yang tidak kita lirik, dimana penyertaan modalnya cukup minim tapi asetnya cukup baik. Kenapa ini tidak didorong,” paparnya.
Di lokasi berbeda, anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Lukmanudin Arrasyid menyoroti secara spesifik proyek konstruksi Hotel Sayaga yang belum juga beroperasi.
Ia meminta, PT. Sayaga Wisata mengambil langkah tegas untuk menuntaskan proyek konstruksi gedung Sayaga Hotel di Jalan Tegar Beriman, Cibinong tersebut.
“Dalam waktu dekat akan kita panggil direksinya. Kita ingin agar hotel Sayaga bisa secepatnya beroperasi dan memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah,” ujarnya, Kamis (17/11/2022) lalu.
Politisi PKB itu mengungkapkan ada beberapa persoalan yang harus segera diselesaikan menyangkut pekerjaan konstruksi oleh PT. Mirtada Sejahtera yang menjadi pihak ketiga proyek tersebut.
“Hasil audit BPKP, denda keterlambatan pekerjaan nilainya juga cukup besar. Tapi. masalah itu kan harus diselesaikan. Apakah diputus kontraknya, atau seperti apa. Kami juga sudah meminta konsultan proyek tersebut rekomendasinya seperti apa,” kata Lukman.
Proyek konstruksi Hotel Sayaga telah menelan APBD cukup besar, yakni Rp 76 miliar. Pada APBD 2017, Pemkab Bogor mengucurkan anggaran sebesar Rp36,3 Miliar. Proyek tersebut dimenangkan oleh PT Amarta Karya.
Kemudian di APBD 2021, Pemkab Bogor kembali menggelontorkan anggaran untuk melanjutkan proyek konstruksi sebesar Rp39 miliar dan dikerjakan oleh PT Mirtada Sejahtera.
Selain pekerjaan konstruksi, Pemkab Bogor juga telah menghabiskan Rp8,5 miliar untuk pengadaan interior hotel tersebut, dan Rp 1,7 miliar untuk biaya konsultan pengawas.
Direktur Utama PT Sayaga Wisata, Supriadi Jufri sempat mewacanakan Hotel Sayaga beroperasi pada Mei 2022 dengan menggandeng manajemen hotel ternama di Indonesia.
Bahkan, Supriadi sesumbar operasional Hotel Sayaga di tahun pertama tidak akan menggunakan APBD. Dengan ‘menjual’ konsep Meeting, Incentive, Convention dan Exhibition (MICE), Sayaga menjadikan Dinas, Kementerian, lembaga, dan instansi swasta di Jabodetabek sebagai target pemasaran.
“Konsep Hotel Sayaga Wisata ialah MICE, hingga kami akan menawarkan paket tersebut ke dinas, kementerian, lembaga atau instansi negara hingga perusahaan swasta yang berada di Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi (Jabodetabek),” tukasnya
