Cibinong, BogorOnline.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin minta kepada para Kepala Perangkat Daerah (PD) dan Camat se-Kabupaten Bogor untuk sinergi dan bergerak cepat dalam menangani bencana alam kekeringan atau krisis air bersih yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bogor, hal itu ditegaskan Sekda Kabupaten Bogor saat memimpin apel di halaman kantor Setda, Rabu (30/8/23).
Ia juga meminta, bagi seluruh kepala Perangkat Daerah dan Camat juga dapat mensosialisasikan kepada masyarakat terkait bencana kekeringan ini yang diprediksi akan berlangsung hingga September 2023 nanti.
“Kita harus gerak cepat antisipasi secara bersama-sama agar bisa lebih maksimal dalam penanganannya, karena kemarau ini tidak hanya kekeringan juga potensi kebakaran dan penyakit disentri kolera, gagal panen dan lainnya,” ujar Sekda Burhanudin.
Ia menjelaskan, Pemkab Bogor saat ini secara rutin terus mengirimkan pasokan air bersih untuk masyarakat yang terdampak kekeringan, dengan 18 tangki air bersih diturunkan untuk mendistribusikan air bersih secara bergantian ke wilayah yang mengalami kekeringan dan kesulitan pasokan air bersih.
“Ada 18 Tangki air bersih kita kirim secara bergantian ke 98 desa setiap harinya, walau belum maksimal harapan kami minimal kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” jelas Sekda.
Menurut Burhanudin, selain konsen pada penanganan kekeringan, pihaknya juga tengah konsen terhadap penanganan stunting yang massif di Kabupaten Bogor.
Salah satunya melalui skema intervensi stunting kolaboratif. Dimana seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) disebar ke 40 Kecamatan, untuk menangani stunting hingga tuntas bersama para camat hingga Desember 2023 mendatang.
“Sebagai upaya untuk mewujudkan Kabupaten Bogor Bebas Stunting di 2024 mendatang serta mendukung terwujudnya bonus demografi 2045 nanti,” terang dia.
Lebih lanjut ia memaparkan, data stunting by name by address (BNBA) sedang disiapkan, di intervensi stunting kali ini ada dua metode yang dilakukan pertama penanganan langsung personal yang mengalami kasus stunting, mulai dari penimbangan, pemeriksaan kesehatan rutin, pengawasan tumbuh kembang dan pemberian makanan tambahan.
Sementara untuk penanganan tidak langsung, lanjut Burhan, jika faktor penyebab rumah yang tidak layak maka penanganannya melalui bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), namun jika faktor penyebabnya sanitasi maka penanganannya melalui pembangunan jamban keluarga sehat dan sanitasi.
“Para kepala PD akan kami ‘kawinkan’ dengan 40 camat untuk melakukan intervensi stunting di kecamatan masing-masing. Tiap camat akan didampingi satu kepala PD dan pejabat utama yang ditugaskan menangani stunting melalui Surat Keputusan Bupati, supaya Kabupaten Bogor bebas stunting di tahun 2024,” pungkasnya.
