Tiap Bulan Digaji Dibawah UMK Guru Honor Sulit Hidup Sejahtera

Ciawi – bogoronline.com – Kendati Kabupaten Bogor dikenal memiliki APBD besar yang mencapai angka di atas Rp 5 triliun, namun ironisnya APBD yang besar itu, tak mampu membayar gaji guru honor di atas Upah Minimun Kabupaten (UMK), akibatnya para guru honor yang mayoritas mengajar di tingkat Sekolah Dasar (SD) sulit untuk hidup sejahtera.
“Kalau dibilang kurang sudah pasti, karena honor yang kami terima setiap bulannya hanya cukup untuk ongkos setiap hari,” keluh salah seorang guru honor yang mengajar di salah satu SD di Kecamatan Ciawi, Selasa (17/05).
Para guru honorer yang telah membantu mencerdaskan generasi muda Kabupaten Bogor ini berharap, para panggede atau pengambil kebijakan di Bumi Tegar Beriman menaikan upah mereka minimal mendekati UMK yang diterima para pegawai swasta.
“Kami tak muluk-muluk, yang penting upah yang kamo terima tidak terlalu dibawah UMK lah, karena dengan upah yang kecil, mana mungkin mencukupi kebutuhan hidup selama satu bulan,” ungkapnya.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan (UPTD) Ciawi Popon Sulitiyawati tak memungkiri, upah yang diterima guru berstatus honorer kecil. “Kami berharap ada peningkatanlah, karena keberadaan para guru honorer itu sangat membantu kelancaran kegiatan belajar mengajar,” ujarnya.
Popon mengaku, salut dengan dedikasi dan rasa tanggung jawab para guru honorer dalam melaksanakan tugasnya mentrasfer ilmu kepada anak-anak. “Khusus di Ciawi, ada 240 guru honor yang terbagi di 32 SDN setiap sekolah rata-rata ada delapan guru honorer yang membantu tugas para guru yang berstatus PNS,” ungkapnya.
Koordinator Persatuan Guru Honorer (PGH) Kabupaten Bogor Halim Salahudin, ketika mengadukan nasib ribuan guru honorer ke anggota DPRD beberapa waktu lalu mengungkapkan, banyak guru honor yang mengabdi belasan tahun hidupnya sangat memprihatinkan, karena gaji yang mereka terima dibawah standar, padahal tanggung jawabnya berat.
“Di Kabupaten Bogor saat ini ada sekitar 3.140 guru honorer yang mengajar dihampir seluruh SD dan SMP Negeri. Mereka ini tiap bulannya menerima gaji dibawah Rp 1 juta, bahkan ada diantaranya hanya menerima Rp 150 ribu/bulan. Nah Bagaimana mutu pendidikan akan meningkat, kalau tenaga pengajarnya saja hidupnya masih kekurangan,” ujarnya. (zah)