Kota Bogor – bogorOnline.com
Menjelang pelaksanaan Musda Partai Golkar DPD Kota Bogor, para Pimpinan Kelurahan (PL) Partai Golkar Kota Bogor terus merapatkan barisan dan berkonsolidasi sambil berkoordinasi guna mendukung jalannya pelaksanaan Musda yang agenda utamanya memilih Ketua DPD Partai Golkar Kota Bogor untuk masa kepemimpinan periode 2016-2021.
Menyikapi dinamika perkembangan menjelang Musda, para Pengurus Kecamatan (PL) di seluruh wilayah Kecamatan Bogor Utara melakukan pertemuan silaturahmi sekaligus kordinasi membangun kesolidan. Ada tujuh Ketua PL yang menghadiri kegiatan silaturahmi diantaranya, PL Kelurahan Cimahpar, Tegal Gundil, Bantarjati, Tanah Baru, Cilueur, Cibuluh dan Ciparigi. Ketua PL Kelurahan Cimahpar, Yusuf Suherman didampingi Ketua PL Kelurahan Tegal Gundil, Donden mengatakan, dengan adanya pertemuan ini kami membuktikan bahwa kepengursan PL di Kecamatan Bogor Utara solid menjelang Musda.
“Kita ingin buktikan bahwa kami para pengurus PL solid dan siap mendukung pelaksanaan Musda,” ungkapnya, Rabu (27/7/16).
Namun demikian, sebagai pengurus PL yang merupakan salah satu ujung tombak kekuatan mesin partai di masyarakat, adanya dinamika yang terjadi terkait permasalahan surat dari DPD Jawa Barat tentang penunjukan PLT Ketua DPD, bahkan adanya dua surat SK Plt, menjadi perhatian para PL di seluruh Kota Bogor.
“Kami juga menyikapi permasalahan SK Plt dari DPD Jawa Barat yang sudah diturunkan. Kalau mengacu kepada mekanisme partai, SK Plt itu memiliki kelemahan, diantaranya penunjukan Plt itu hanya untuk ketua DPD, sedangkan untuk kepengurusan dibawah ketua DPD seharusnya menjadi demisioner, tidak secara otomatis berlanjut. Tetapi muncul pada SK kedua bahwa penunjukan Plt sudah berikut kepengurusannya,” tanya Yusuf.
Dengan adanya permasalahan SK Plt itu, seharusnya ada yang memberikan penjelasan secara komprehensif dan jelas, agar tidak menjadi kebimbangan maupun pertanyaan besar dari para PL maupun kader kader Golkar.
“Kami selaku kader sangat kecewa dengan DPD Provinsi Jawa Barat, karena sudah membuat kekisruhan dengan menerbitkan dua SK Plt Ketua DPD Jawa Bogor yang berbeda. Pada SK pertama ada kesalahan yaitu nomor SK yang diterbitkan merupakan nomor tahun 2012, dan masih banyak kejanggalan maupun kesalahan redaksi lainnya. Kami ingin suasana tercipta kondusif menjelang Musda, tidak ada kekisruhan dari manapun yang membuat suasana menjadi tidak kondusif,” harapnya.(bunai)
