Cibinong – bogoronline.com – Keberadaan wakil bupati merupakan instrumen penting dalam birokrasi, berbicara kepemimpinan kabupaten tidak terlepas dari keberadaan wakil yang adalah bagian dari sistem tata kelola kita, wajib adanya.
Kekosongan posisi wabup adalah berarti kevakuman kepemimpinan, ini tidak boleh terjadi, bupati dan DPRD wajib mengambil inisiatif karena ini ranah mereka, tidak boleh tersandera oleh kepentingan segelintir elit, floor kan secara terbuka jika perlu ambil voting itulah sehrusnya.” Tegas Ruhiyat Sujana, Direktur Pusat Kajian Strategis Tata Kelola Pemerintahan dan Korupsi (Pusaka Tapak Bogor), melalui pesan tertulisnya kepada bogoronline.com, Sabtu (6/8/2016).
Ruhiyat menambahkan, dampak dari permainan kontor elit politik itu adalah terhambatnya pembangunan di Kabupaten Bogor, dibuktikan dengan Silpa yang membengkak.
“Kasihan Kabupaten Bogor, infrastruktur jalan terbengkalai, akselerasi pembangunan terhambat karena kepemimpinan tunggal selama ini dan bahkan persoalan SILPA yang berturut-turut selama ini adalah bagian dari dampak wujud kepemimpinan yang tidak sempurna atau malah prematur,” paparnya.
Titik persoalannnya bukan diaturan prosedural akan tetapi tidak adanya kemauan yang sunhguh-sungguh dari bupati itu sendiri dan dari para pimpinan DPRD untuk segera mempunyai wakil bupati yang trjadi hanya menjadi dagelan politik belaka, masih kata Ruhiyat. (die)
