CIBINONG- Minimnya serapan belanja langsung pada semester pertama tahun anggaran 2016 Kabupaten Bogor, ditengarai lantaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kerap menyulitkan pemborong dalam mengambil uang muka paket pekerjaan sebesar 30 persen dari nilai HPS.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan pun meminta tiga dinas yang memiliki anggaran cukup besar, Dinas Pendidikan, Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) dan Dinas Kesehatan (Dinkes), tidak mempersulit administrasi dalam pencairan uang muka itu.
“Jangan dipersulit. Karena banyak meja, maka mereka memilih ambilnya nanti sekaligus begitu pekerjaan selesai. Karena ribet. Banyak meja,” tukas Iwan kepada BogorOnline.com, Senin (15/8).
Ia menambahkan, proses administrasi juga kerap dijadikan tambahan penghasilan (tamsil) oleh oknum dinas. “Kalau banyak meja, kan banyak tuh jadinya dapat tamsil. Maka kami meminta garansi ke tiga dinas itu supaya membenahi belanja langsungnya supaya uang tidak terpakainya (SILPA) besar seperti tahun lalu yang mencapai Rp 1,3 triliun,” tukas Politisi Gerindra itu. (cex)
