Cibinong, Bogoronline.com
Para relawan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang telah bekerja keras menolong korban bencana di Kabupaten Bogor ternyata tidak mendapat perhatian serius dari Pemkab Bogor khususnya alokasi anggaran.
Dibandingkan dengan lembaga sejenis di bawah naungan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja lainnya, TAGANA hanya mendapat Rp50 juta setahun. Bandingkan dengan Karang Taruna yang mendapat Rp100 juta lebih dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang mendapat Rp100juta setahun dengan 40 personel di setiap kecamatan.
“Sedangkan TAGANA tersebar di setiap desa dan kecamatan dan harus siap siaga bencana 24 jam. Kondisi ini membuat TAGANA miskin anggaran tapi pekerjaan luar biasa besar dan berisiko tinggi akan keselamatan diri relawan tanpa BPJS kesehatan dan jaminan keselamatan lainnya,” ujar Ketua TAGANA Kabupaten Bogor Taopik kepada wartawan, Jumat (14/10).
Belum lagi ketika terjadi bencana, justru relawan TAGANA menjadi terdepan di tengah masyarakat dibandingkan tenaga pekerja harian lepas (PHL) di BPBD. Ketimpangan ini semakin terasa menyakitkan bagi relawan TAGANA karena pemberitaan yang muncul selalu BPBD mendapat keuntungan pencitraan di publik.
“Padahal relawan TAGANA yang pertama sampai di lokasi bencana dan melakukan penanganan hingga tuntas. Tapi miskin pemberitaan. Sudah miskin anggaran miskin pula pemberitaan kepada kami para relawan,” keluh Taopik yang diamini 25 orang pengurus harian.
TAGANA Kabupaten Bogor di tahun 2016 memiliki 215 relawan tersebar di 40 kecamatan dan 175 desa. Mereka selalu siap turun tangan untuk menangani bencana di setiap pelosok daerah Kabupaten Bogor.
Dengan anggaran Rp50 juta setahun untuk kegiatan, Taopik merasakan nilai itu jauh dari ideal. Meskipun ada insentif dari Kementerian Sosial untuk 84 relawan sebesar Rp100 ribu perbulan, masih dirasa belum cukup mengingat tingginya aktivitas relawan apalagi di musim hujan saat ini. Taopik dan segenap relawan TAGANA berharap Pemkab Bogor dan DPRD dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk TAGANA dari Rp 50 juta setahun menjadi minimal sama dengan lembaga sosial lain di bawah naungan Dinsosnakertrans bahkan jika perlu lebih tinggi.
“Kami mohon agar Pemkab Bogor dan DPRD memberi perhatian lebih khusus kepada kami,” tandas Taopik. (Herry Keating)
