DPRD Anggap Perbup KTR Pemborosan Anggaran

BogorOnline.com, CIBINONG- Kebijakan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 127 juta, untuk penyusunan peraturan bupati (Perbup) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) diungkit DPRD, lantaran anggaran yang dimasukan dalam APBD 2016 nilainya sangat fantastis.

“Perbup itu kan mengatur soal teknis pelaksanaan dari perda, penyusunannya tak perlu ada studi banding, kok kenapa Dinkas mengalokasikan anggaran cukup besar,” kata Ketua Komisi I  DPRD Kukuh Sri Widodo, Rabu (16/11).

Kukuh meminta, Dinas Kesehatan menjelaskan kepublik selaku pemilik anggaran, soal besarnya uang  penyusunan Perbup KTR. “Kalau dikalkulasi, anggaran Rp 127 juta ini terlalu berlebih lah untuk sebuah perbup. Apalagi di Pemerintah Kabupaten Bogor ini, banyak sekali serjana hukum yang ahli membuat sebuah rancangan peraturan baik untuk perda maupun perbup,” ungkapnya.

Anggota Komisi IV Habib Agil Alatas mengaku, baru tahu, bila ada anggaran untuk penyusunan Perbup KTR. “Temuan soal anggaran Rp 127 juta untuk penyusunan Perbup KTR ini akan kita bahas dalam rapat komisi,” katanya..

Habib Agil minta Dinas Kesehatan menjelaskan, anggaran Rp 127 juta itu dipakai untuk kegiatan apa saja, selain penyusunan perbup, sebab di APBD kata wakil rakyat asal Kecamatan Cisarua ini, dijelaskan anggaran Rp 127 juta ini, untuk belanja pegawai dan barang dan jasa saja. “Ini penting dijelaskan Dinas Kesehatan, agar rakyat selaku pemilik uang memahami, bila uang yang mereka setorkan melalui pajak itu digunakan untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.

Anggaran untuk penyusunan Perbup KTR terdapat di halaman B 57 dengan kode rekening 0201190026. Anggaran tersebut digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp 93 juta lebih dan sisanya Rp 33 juta lebih dialokasi untuk belanja barang dan jasa.

Perda KTR yang disahkan DPRD awal Oktober lalu, selain melarang merokok di lingkungan pekerjaan, perda ini mengatur larangan pemasangan iklan produk rokok di papan-papan reklame. Larangan ini berpotensi menurunkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak reklame.

“Setoran pejak reklame ke kas daerah, tiap tahunnya selalu meningkat tahun 2014 lalu pajak reklame menyumbang 13, 6 miliar dari total pendapatan Kabupaten Bogor. Pada tahun 2015 setorannya naik lagi menjadi Rp 14,9 miliar, di mana Rp 4 miliar diantaranya disumbang iklan reklame produk rokok,” kata Kepala Seksi Pengendalian dan Evaluasi, Dinas Pendapatan Daerah Irwan Susanto.

Sementara pendapatan di tahun 2016 ini meski belum direkap, namun Irwanto memastikan angkanya akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2015. “Tapi, kalau untuk tahun 2017 dipastikan menurun, karena mulai tahun depan, semua iklan rokok yang dipasang di jalan-jalan protokol dan jalan-jalan yang ramai dilalui kendaraan resmi dilarang,” tutupnya. (Zah)

Comments




Leave a Reply

Your email address will not be published.