Nambo Harus Dikebut, TPAS Galuga Kritis

BogorOnline.com, CIBINONG- DPRD Kabupaten Bogor, mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat, mempercepat penyelesaian proyek pembangunan Tempat Pembuangan dan Pengelolaan Akhir Sampah Terpadu (TPPAS) Nambo, Kecamatan Klapanunggal, karena TPA Galuga yang berlokasi di Kecamatan Cibungbulang sudah tidak layak lagi.

“Di sekitar TPA Galuga sekarang ini sudah banyak pemukiman penduduk, kebaradaan TPA sampah tidak lagi pas, karena akan menimbulkan efek negatif, tak hanya bagi lingkungan saja, tapi warga yang tinggal di sekitar areal,” kata Anggota Komisi III DPRD Ade Senjaya, Rabu (23/11).

Ade mengkhawatirkan, ketika TPPAS Nambo pengoperasiannya diulur-ulur, tak hanya Kabupaten Bogor saja yang akan kesulitan membuang sampahnya, tapi hal serupa bakal dialami Pemerintah Kota Bogor dan Depok.

“Contohnya bisa dilihat beberapa hari kebelakang, ketika jalan masuk menuju TPA ditutup, di Kota Bogor dengan mudah dijumpai tumpukan sampah. Sehingga TPPAS Nambo menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di tiga daerah,” ujar politisi Partai Demokrat itu.

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pandji Ksatriayadi, mengungkapkan, TPPAS Nambo belum dapat dioperasikan pada awal tahun 2017 nanti, sebagai mana yang diharapkan semua pihak. Hal ini terjadi, lantaran proyek pembangunannya belum rampung 100 persen.

“Dari hasil pengecekan ke lokasi, proyek di TPPAS Nambo belum beres, kemungkinan akan dioperasikan pada akhir tahun 2017 nanti,” kata mantan Camat Klapanunggal itu.

Pandji menegaskan, ketika TPPAS Nambo beroperasi, Pemerintah Kota dan Kabupaten Bogor memiliki kewajiban melakukan recovery atau pemulihan di TPA Galuga, selain pemberian kompensasi kepada warga terkena dampak. “Kewajiban melakukan pemulihan kondisi lingkungan  dan pemberian kompensasi diatur di pasal 25 Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah,” jelasnya.

Ketika ditanya, bagaimana jika pengguna TPA Galuga tidak melaksanakan recovery atau pemulihan, Pandji menegaskan sesuai aturan Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 pengguna dapat dituntut pidana oleh warga yang terkena dampak. “Makanya, sebelum TPA Galuga ditutup permanen, Pemerintah Kota Bogor diwajibkan membangun instalasi pengelolaan air limbah (IPAL),” tutupnya. (zah)

Comments