Perda Perlindungan Lahan Pertanian Akhirnya Dibahas DPRD

Bogor – bogorOnline.com
Setelah sekian tahun direncanakan, akhirnya draft Raperda Pelindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Kota Bogor telah disepakati oleh DPRD Kota Bogor dan Pemerintah Kota Bogor untuk segera dibahas dan ditetapkan menjadi Perda. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (20/2/17), tentang penyampaian pemandangan umum fraksi fraksi DPRD terhadap Raperda tersebut, termasuk juga pembahasan Raperda tentang urusan pemerintahan Kota Bogor.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Untung W Maryono bersama para pimpinan DPRD, Walikota dan Wakil Walikota, para anggota DPRD, pejabat di lingkungan Pemkot Bogor, unsur Muspida, unsur elemen masyarakat dan lainnya.
Pengusung Raperda Pelindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Kota Bogor, Jenal Mutaqin dari fraksi DPRD Gerindra mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi pemerintah Kota Bogor telah menyerahkan draft Raperda perlindungan lahan pertanian berkelanjutan walau dianggap sudah terlambat karena Pemerintah Pusat sudah menerbitkan Undang undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009), Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185).
Begitu juga Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 27 Seri E).
“Kita harus memahami ini sebagai  fungsi hukum dalam hal  tindakan afirmatif atau disebut affirmative action yang dimaknai sebagai upaya meningkatkan   kesempatan bagi orang maupun sekelompok orang   untuk mengenyam kemajuan dalam jangka waktu tertentu,” katanya.
Hal ini, lanjut Jenal, dilakukan melalui kebijakan pemberian insentif dan penghargaan petani dan pemilik lahan untuk mendorong menetapkan lahannya sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dan tidak dialihfungsikan. Tahun 2009 lahan pertanian Kota Bogor sekitar 900 Ha dan secara perlahan tapi pasti terus berkurang, sampai kini hanya tinggal sekitar 200 Ha.
“Ini memprihatinkan, daya tarik kota Bogor sebagai kota berudara sejuk secara tidak sadar kita musnahkan. Termasuk yang memprihatinkan juga adalah kemana para petani yang biasanya mengandalkan penghasilannya dari mengolah lahan pertanian yang sudah beralih fungsi tersebut? Apakah mereka mendapat pekerjaan yang lebih layak atau justru lebih menurun tingkat kesejahteraannya?  Atas dasar keprihatinan itu kami sangat mendukung Raperda ini untuk dibahas dan ditetapkan,” jelasnya.
Bagi Kota Bogor yang berpenduduk diatas satu juta jiwa, lahan pangan 250 Hektar tidak terlalu bermakna bagi ketahanan dan ketersediaan pangan.  Luasan tersebut per tahun hanya menghasilkan sekitar 4.500 ton gabah yang ekivalen 2,25% kebutuhan beras warga kota Bogor. Jadi mempertahankan lahan pangan ini lebih bermakna untuk mempertahankan ruang terbuka hijau dan memelihara iklim mikro kota, yaitu udara sejuk. Sehingga, jika memungkinkan raperda tidak hanya menyangkut lahan pangan, tetapi juga juga ditambahkan penetapan lahan ruang terbuka hijau untuk menjamin kota Bogor tidak menjadi kota yang gersang, panas dan tidak menarik. Terlebih lagi kota Bogor sampai saat ini masih kekurangan ruang terbuka hijau yang cukup signifikan.
Kondisi udara sejuk adalah sumber daya kota Bogor yang dapat menghidupkan ekonomi warga kota Bogor melalui kegiatan pariwisata. Kehilangan udara sejuk berarti Bogor kehilagan daya tarik bagi wisatawan, dan itu berarti kehilangan sumber daya ekonomi. Selanjutnya, Pemerintah kota bogor perlu melakukan kajian terkait dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta kajian pendetailan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan yang sudah direncanakan dalam Perda RTRW dan kajian tentang alih fungsi lahan di kota bogor.  Hasil kajian tersebut diharapkan tercermin dalam Perda melalui mekanisme yang dapat di revisi setiap 5 tahun.
“Selain itu Perda Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan  ini perlu terintegrasikan dengan perda-perda lainnya yang secara legal formal mengatur hingga teknis pelaksanaan dan tindak lanjut dilapangan. Misalnya peraturan daerah yang mengatur secara ketat perizinan penggunaan lahan dan pendirian bangunan dilahan yang di airi oleh irigasi teknis.  Diharapkan dengan adanya peraturan yang mengatur hingga masalah teknis tersebut peluang untuk ahli fungsi lahan pertanian pangan semakin kecil,” pungkasnya. (RzB).

Comments




Leave a Reply

Your email address will not be published.