Dewan Minta Perbup Penindakan Angkutan Online di Bogor

CIBINONG- DPC Organda Kabupaten Bogor meminta pemerintah daerah mencarikan solusi membatasi operasional angkutan online, sambil menunggu diberlakukannya revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016, pada 1 April mendatang.

“Kan masih sosialisasi revisi peraturan menterinya. Nah, selama sosialisasi itu pula belum ada solusi. Giliran kami, angkot konvensional kalau tidak uji KIR saja kena denda,” kata Ketua Organda, Gunawan usai audiensi dengan pimpinan DPRD Kabupaten Bogor, Senin (20/3).

Organda juga menyayangkan DPRD yang hanya sebatas memberikan rekomendasi, tanpa solusi terkait kian menjamurnya angkutan online yang secara langsung berimbas pada menurunnya pendapatan para sopir dan pengusaha angkot.

“Hanya rekomendasi yang bisa dibuat DPRD kepada pemerintah daerah. Tidak ada langkah konkret untuk penindakan. Pengusaha dan sopir angkot ini pendapatannya berkurang hingga 30 persen lho sejak ada angkutan online (ojek maupun taksi),” cetus Gunawan.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi juga meminta angkot konvensional menaikkan kualitas pelayanan mereka untuk menarik minat penumpang.

“Berikan penumpang pilihan yang sama baiknya. Karena tidak bisa dipungkiri angkot kadang punya sopir tembak, ngetem dan lainnya yang membuat waktu penumpang banyak terbuang,” katanya.

Setidaknya, ada enam rekomendasi kepada Bupati Bogor yang dikeluarkan Pimpinan DPRD mengenai aspirasi para sopir dan pengusaha angkot.

Berikut enam rekomendasi DPRD Kabupaten Bogor:

1. Penolakan terhadap angkutan online baik roda dua maupun roda empat di Kabupaten Bogor yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bogor.

2. Melakukan Koordinasi dengan Polres Bogor dan Forum LLAJ dalam menertibkan angkutan online.

3. Mendorong pemerintah dalam meningkatkan pembinaan, peningkatan dan pelayanan angkutan umum yang nyaman, aman dan handal melalui standar minimum angkutan umum yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

4. Melakukan pemberdayaan DPC Organda Kabupaten Bogor untuk menciptkana layanan angkutan umum yang optimal.

5. Mendorong pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Bogor.

6. Dalam upaya penindakan, pemerintah harus melakukannya sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Sementara 11 poin revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Jenis angkutan sewa

Kendaraan Bermotor Umum yang memiliki Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) warna hitam hanya kendaraan angkutan sewa; Nomenklatur angkutan sewa khusus untuk mengakomodir pelayanan angkutan taksi online.

2. Kapasitas silinder mesin kendaraan

Angkutan Sewa Umum minimal 1.300 cc; Angkutan Sewa Khusus minimal 1.000 cc.

3. Batas tarif angkutan sewa khusus

Tarif angkutan tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi; Penentuan tarif berdasarkan tarif batas atas/bawah; Penetapan tarif diserahkan sepenuhnya kepada Gubernur sesuai domisili perusahaan dan Kepala BPTJ untuk wilayah JABODETABEK.

4. Kuota jumlah angkutan sewa khusus

Penetapan kebutuhan jumlah kendaraan dilakukan oleh Gubernur sesuai domisili perusahaan; dan Kepala BPTJ untuk wilayah JABODETABEK.

5. Kewajiban STNK berbadan hukum

Jika sebelumnya ketentuan STNK atas nama perusahaan, direvisi menjadi STNK atas nama badan hukum. Selanjutnya STNK yang masih atas nama perorangan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Sebelum masa peralihan STNK menjadi atas nama badan hukum harus dilampirkan akta notaris yang memuat kesediaan STNK menjadi badan hukum dan hak kepemilikan kendaraan tetap menjadi hak pribadi perorangan.

6. Pengujian berkala (KIR)

Tanda uji berkala kendaraan bermotor (kir) pertama semula dilakukan dengan cara pengetokan, disesuaikan menjadi dengan pemberian plat yang di-emboss; Kendaraan bermotor yang paling lama 6 bulan sejak dikeluarkannya STNK tidak perlu diuji KIR, dapat dengan melampirkan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT).

7. Pool

Persyaratan izin penyelenggaraan angkutan umum semula harus memiliki ‘pool’ disesuaikan menjadi memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan; Harus mampu menampung jumlah kendaraan yang dimiliki.

8. Bengkel

Dapat menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel); atau Kerjasama dengan pihak lain.

9. Pajak

Substansi untuk kepentingan perpajakan pada penyelenggaraan angkutan umum taksi online dikenakan terhadap perusahaan aplikasi sesuai usul dari Ditjen Pajak.

10. Akses Dashboard

Pokok bahasan Akses Dashboard merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam revisi peraturan ini. Wajib memberikan akses digital dashboard kepada Dirjen Hubdat dan pemberi izin penyelenggaraan angkutan umum; Untuk kepentingan pengawasan operasional taksi online.

11. Sanksi

Pemberian sanksi dikenakan baik ke perusahaan angkutan umum maupun perusahaan aplikasi; Sanksi atas pelanggaraan perusahaan aplikasi diberikan oleh Menteri Kominfo dengan melakukan pemutusan akses (pemblokiran) sementara terhadap aplikasi sampai dengan dilakukan perbaikan.

(Cex)

Comments




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Fatal error: Exception thrown without a stack frame in Unknown on line 0