446 Menara Bodong Masih Berdiri, Tiga Dinas Saling Tuding

CIBINONG –

Tiga SKPD yakni Diskominfo, BPMPTSP dan DPKPP milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor saling lempar terkait keberadaan 446 menara/tower Base Transceiver Station (BTS) di 40 Kecamatan se-Kabupaten Bogor yang tidak berizin (Bodong) masih tetap berdiri kokoh.

Sebab, tiga SKPD tersebut sangat bersangkutan dalan menjalankan tufoksinya antara lain Diskominfo adalah menentukan awal titik keberadaan menara, tugas DPKPP adalah pengawasan dan tugas BPMPTSP adalah menanggani perizinan. Alhasil, semua yang dikerjakan oleh anak buah Bupati Bogor Nurhayanti itu hannya isapan jempol belaka.

“Harus dipertanyakan kinerja tiga SKPD itu. Masa sebanyak 446 menara/tower bodong dibiarkan begitu saja. Itu bangunan besar loh, dan jangan berani kepada pedagang kecil saja, mana ketegasan peraturan daewrah (perda) Pemkab Bogor saya rasa mandul dan tidak berpungsi di Kabupaten Bogor,” kata Rahmatulloh, Koordinator Forum Mahasiswa Bogor (FMB) melalui telepon ngenggamnya.

Ia menjelaskan, bahwa minggu ini, dirinya akan melaporkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibinong serta meminta untuk mengusut dan penindak terhadap dugaan adanya rekanan oknum mafia perizinan yang bermain serta merugikan Pemkab Bogor.

“Dalam waktu dekat kami akan bersilaturahmi Kejari Cibinong dan meminta segera menyikapi persoalan menara/tower BTS yang menancap di Bumi Tegar Beriman ini. Kami menduga keberadaan propeder menara bodong itu, ada rekanan mafia yang bermain dalam mengurus perizinan serta memperkaya diri,” ungkapnya.

Rahmat menjelaskan, bahwa keberadaan pohon besi ini, diperankan dan ditangani secara langsung oleh tiga dinas tersebut serta harus bertanggung jawab dalam permasalahan tersebut.

“Sudah menjadi rekanan oknum mafia (petugas-red) yang menanggani menara/tower itu. Bahkan, dinas terkaitpun dalam hal ini saling tuding hingga tiang besi yang menancap di 40 Kecamatan se-Kabupaten Bogor sampai saat ini belum ada tindakan dan keseriusan sama sekali oleh Bupati Bogor Nurhayanti,” ujarnya

Lebih lanjut ia meyesalkan terkait keberadaan menara/tower BTS tersebut dalam perizinannya masih simpang siur dalam kelengkapan surat yang tidak suai dengan aturan di Pemkab Bogor. “Sekali lagi kami meminta kepada yang terhormat pak Kejari Cibinong, untuk segera turun tangan dan memeriksa tiga dinas yakni Diskominfo, DPKPP dan DPMPTSP yang terindikasi ada main dan harus ditindak sesuai hukum di Indonesia,” tegasnya.(rul)

Comments