Polisi Tidak Bisa Tindak Ojek Online Tanpa Perbup atau Perwali

CIBINONG- Kepolisian menyatakan tak bisa berbuat banyak untuk menertibkan angkutan online di Bogor. Terutama menindak para pengojek online yang mangkal di tepi jalan.

“Tapi dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016, itu sudah mengakomodir jadi ketegangan bisa mereda,” ujar Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Yusri Yunus, Senin (3/4).

Dengan 11 poin dalam revisi Permenhub itu, kata Yusri, ojek online sudah memiliki kuota, tarif bawah dan wajib uji berkala (Kir) meski penerapannya berbeda.

“Diaturnya dalam peraturan bupati (perbup) atau peraturan walikota (perwali) untuk kuotanya. Jadi sekarang tergantung pimpinan daerah masing-masing,” tukas Yusri.

Seharusnya, kata dia, saat ini pemerintah daerah sudah memberlakukan aturan ini. Terutama mengenai pembatasan kuota. “Karena kami menindak tetap harus ada aturan yang jelas. Berapa sih kuota angkutan online di suatu daerah,” tegas Yusri

“Apalagi, Permenhub tidak mengatur menganai roda dua. Harus jelas dari pemerintah daerahnya. Kami sih hanya pelaksana,” pungkasnya.

Sementara Kabag Perundang-undangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Ade Jaya mengatakan, perbup untuk ojek online, hari ini ditandatangani oleh Bupati Nurhayanti.

“Hari ini sudah diserahkan dari Dishub ke Ibu Bupati untuk ditandatangani,” kata Ade singkat. (cex)

Comments