Hindari Lelang, Proyek-proyek Pokir Dibuat PL

Bogor – bogorOnline.com

Pengusaha-pengusaha kontruksi asal Kota Bogor mengaku kesulitan untuk mendapatkan proyek di Kota Bogor. Hal ini membuat, Ketua Forum Pemerhati Jasa Kontruksi Pembangunan (FPJKP) Kota Bogor, Thoriq Nasution angkat bicara mengenai konsen dari pemikiran anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor terkait aspirasi dari masyarakat Kota Bogor.

Ia mengklaim, ada beberapa pengajuan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditolak oleh DPRD Kota Bogor. Terutama, kata dia, yang menjadi sorotannya khusus seperti di Dinas Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR). Thoriq menilai, kelanjutan pengerjaan jalan R3 dan Jalan Sukaresmi telah dikesampingkan oleh DPRD Kota Bogor.

“Artinya pengerjaan itu penting untuk mengurai kemacetan-kemacetan di Kota Bogor, lalu pengajuan pembenahan jembatan dan pengajuan dari musrembang. Anggaran ini semua dipangkas oleh Dewan,” kata Thoriq saat ditemui awak media di depan Plaza Balaikota Bogor.

Menurut nya, pemangkasan ini dialihkan kepada Pokir dengan biaya hingga mencapai Rp 150 miliar.

“Anehnya, pokir ini semuanya dibikin Penunjukan Langsung (PL) seperti pengerjaan jalan setapak. Artinya bukan tidak penting, namun saya nilai tidak lebih penting bila dibandingkan konsen kepada enam skala prioritas,” tuturnya.

Ia mengatakan, Dinas PUPR juga mengalami kebingungan dalam hal ini.

“Ketika diajukan, tetapi lokasinya tidak ada, apakah ini hanya ngarang saja atau apa,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan, apabila DPRD kembali ke masyarakat untuk kembali reses untuk menyerap aspirasi mengapa semua infrastruktur, tidak ada untuk kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

“Kenapa harus infrastruktur? karena ini mudah diuangkan, dan banyak pengusaha yang statusnya sudah ijon,” ungkapnya.

Ia juga mengklaim dirinya mempuyai bukti-bukti semua ini. Mulai dari rekaman para pengusaha hingga diketahuinya ada anggota partai di DPRD yang sudah mengajukan untuk Pokir di 2018.

“Ini keterlaluan, pengerjaan masyarakat orang banyak dipangkas dan dibengkakan di Pokir,” bebernya.

Thorik melanjutkan, secara aturan memang sah-sah saja melakukan hal ini, namun biarkanlah dinas-dinas terkait yang memang mempunyai konsen untuk melakukan tugasnya.

“Data-data ini tidak akan saya sebut, karena memang ini sudah tugas saya,” ucapnya.

Lebih lanjut Thoriq mengatakan, pengerjaan fisik yang terjadi juga kerap tumpang tindih.

“Saya menemukan di salahsatu daerah, tahun lalu baru ada perbaikan jalan. Tapi kenapa tahun sekarang jalan itu diperbaiki lagi. Padahal kondisinya masih bagus. Kemudian ada juga kegiatan, tapi lokasinya tak jelas,” tandasnya.

Menanggapi tudingan miring tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Jajat Sudrajat membantah adanya kepentingan pribadi seperti uang dibalik Apirasi Pokir. Ia mengatakan, ketika awal menjadi anggota DPRD Kota Bogor DPRD telah disumpah untuk memperjuangkan masyarakat didaerah masing-masing.

“Dan ini memang banyak masukan dari masyarakat terkait pembangunan dan kita laporkan di paripurna dan dalam pembukaan masa sidang,” kata Jajat kepada wartawan melalui saluran telepon.

Ia mengatakan, bila ada laporan didalam bentuk paripurna, langkah selanjutnya akan segera diserahkan kepada pemerintah kota bogor.

“Tidak infrastruktur semua, tetapi ini aspirasi jadi kita turun kelapangan dan itu juga ada Rutilahu, Pembangunan Masjid dan PAUD,” terang Jajat.

Ia mengatakan, semua kegiatan itu masuk dan terbuka dalam pembukaan masa sidang, selanjutnya didalam Satuan Kerja Perangkat Daerah dibuka kembali Plafon Anggarannya.

“Jadi ini semua berdasarkan aspirasi, besok juga ada reses, silahkan saja didengarkan sendiri aspirasinya seperti apa kalau tidak percaya,” kata Jajat.

Jajat menuturkan, terkait dengan adanya penunjukan langsung dalam hal ini SKPD-SKPD terkait yang melakukan penunjukan.

“Jadi ini semua berdasarkan masukan dar Dewan kepada Pemkot Bogor, kemudian kontraktornya SKPD yang menunjuk bukan kita,” pungkasnya. (Nai/ist)

Comments