MA Tolak Kasasi HYP, LBH Jawara Minta Kejati Lebih Transparan Dalam Tangani Kasus ANGKAHONG

Bogor – bogorOnline.com

Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan mantan Kepala Dinas Koperasi Kota Bogor, Hidayat Yudha Priatna. Kasasi pidana khusus yang diterima MA tanggal 12 April 2017 terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Angkahong, melalui putusan nomor 994 K/PID.SUS/2017 tertanggal 27 Juli 2017. Sedangkan kasasi yang diajukan jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor dikabulkan.

Diketahui Hakim Agung yang menolak kasasi kasus Angkahong adalah Prof Abdul Latif SH, Lumme SH dan DR Artidjo Alkostar, SH.
Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI ,Dr Abdullah turut membenarkan penetapan putusan tersebut. Dia mengakui bahwa proses kasasi pada perkara korupsi di Kota Bogor, dengan amar putusan kabulkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan menolak kasasi terdakwa.
“Ya benar sudah diputus, proses selanjutnya ya sudah tinggal dikembalikan kepada pengaju. Kan sudah kasasi mau apa lagi,” ujar Abdullah saat dikonfirmasi wartawan, pada Minggu (30/7/17) sore.
Meski begitu, Abdullah belum dapat menyampaikan secara rinci dari isi amar putusan MA nomor 994 K/PID.SUS/2017 tersebut lantaran dirinya belum membaca berkas amar putusan itu.
“Untuk detilnya saya belum baca berkasnya. Tapi kalau secara umum bisa dilihat di website resmi kami,” tandasnya.
Terpisah, Direktur LBH Jawara, Roy Sianipar meminta kejaksaan lebih transparan dalam proses penanganan hukum untuk menguak kasus dugaan korupsi lahan Angkahong dari hulu hingga hilir, dan tidak hanya menitikberatkan pada ranah eksekutif.
“Kejaksaan harus bisa mengurai dan menelusuri proses di badan anggaran, kejaksaan mesti lebih proaktif mencari benang merah dan memverifikasi ulang semua data data yang memiliki korelasi dengan kasus ini, agar bisa diungkap  lebih komprehensif,” ungkapnya.
Ketua LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak), Muhammad Sufi mengaku optimistis penyidikan perkara tipikor pengadaan lahan Angkahong tahap dua tidak mungkin dihentikan. Sebab, fakta persidangan dan alat bukti yang ada sangat kuat.
“Ada pihak lain yang lebih bertanggungjawab terjadinya korupsi tersebut, selain tiga terpidana yang telah divonis PN Tipikor, dan telah diperkuat oleh putusan pengadilan tinggi,” katanya.
Selain itu, kata Sufi, dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim PN Tipikor terhadap terdakwa HYP, IG, dan RNA disebutkan fakta hukum bahwa Walikota Bogor Bima Arya dan Sekdakot sebagai pleger dalam perkara tersebut.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku bahwa hingga kini pihaknya belum mendapatkan laporan apapun mengenai kasus yang menyeret beberapa petinggi Pemkot Bogor dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim PN Tipikor pada putusan terdakwa.
“Kemendagri belum mendapat laporan apapun soal itu,” katanya saat dihubungi wartawan melalui pesan Whastapp nya, Minggu (30/7) malam.
Menurut Tjahjo, semua pihak harus mengedepankan azas praduga tak bersalah dalam perkara tersebut.
“Saya saja belum tahu salahnya apa. Yang jelas untuk mengganti menteri sampai kepala daerah harus ada kekuatan hukum tetap,” tegas politisi PDI Perjuangan ini. (Nai)

Comments