Pemkab Bogor Gaet BPKP, Tingkatkan Pelayanan Publik

CIBINONG-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama 14 Pemerintah Daerah, 8 Perguruan Tinggi dan 9 Provinsi Sepakat menandatangi Memorandum Of Understanding (MOU) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia tenatang pengembangan Center of Excellence (CoE), yang bertempat di Auditorium Gandhi, Lt 2 Gedung BPKP Pusat, Jl. Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur pada Selasa (18/7).

CoE merupakan bentuk sinergi antara BPKP sebagai praktisi di bidang pengawasan sektor publik, dan perguruan tinggi sebagai akademisi yang memiliki kemampuan di bidang riset dan teori, serta dengan Pemerintah Daerah yang memiliki komitmen untuk menciptakan Pemerintah yang bersih.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Bogor  Nurhayanti mendapatkan kesempatan memberikan sambutan mewakili 14 kepala daerah lain yang turun menandatangi MOU tersebut dengan mengatakan apresiasi setinggi tingginya untuk BPKP, Perguruan Tinggi dsn Pemerintah Daerah yang telah menginisiasi terbentuk Center of Excellence mengenai akuntabilitas sektor publik, Center of Excellence akan dikembangkan ini merupakan pusat unggulan tempat berkumpulnya expertise di suatu bidang keahlian, yang menyelenggarakan riset terapan, pelatihan dan best practice dari suatu tata kelola yang baik.

“Dengan kompetensi yang dimiliki BPKP di bidang akuntabilitas sektor publik dan pengawasan intern Pemerintah serta kapasitas perguruan tinggi sebagai akademisi, merupakan praktik praktik terbaik pengelolaan keuangan daerah serta pengawasan intern Pemerintah hasil center of excellence,” ujarnya.

Nurhayanti juga menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor sangat diuntungkan dengan adanya program peningkatan kapasitas aparatur yang dilakukan oleh STAR BPKP, sampai saat ini tercatat 54 % peserta beasiswa STAR- BPKP, yang merupakan aparat pengawasan intern Pemerintah dan pengelola keuangan negara, berasal dari Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan dorongan bagi Kabupaten Bogor untuk meningkatkan tata kelola Pemerintah.

Selain itu,Bupati juga mengatakan bahwa WTP merupakan salah satu outcome yang diharapkan dari program Star-BPKP, tidak terkecuali kegiatan COE ini, opini LKPD Kabupaten Bogor pada tahun anggaran 2016 adalah WTP yang merupakan suatu tantangan bagi Kabupaten Bogor untuk mempertahankan prestasi tersebut.

“WTP merupakan minimun requirement dari good governace dan bukan merupakan tujuan dari peningkatan akuntabilitas keuangam Pemda. Perilaku perilaku koruptif dalam Pemerintahan yang telah memperoleh WTP sekalipun, masih saja ada. Untuk itu penguatan kapabilitas APIP sebagai unsur di dalam Pemerintahan yang dapat memberikan deteksi dini pada penyimpangan,” ungkapnya.(Diskominfo/rul)

Comments