Bogor – bogorOnline.com
Gelombang unjukrasa yang menuntut agar Walikota Bima Arya segera mencopot Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP), Heri Karnadi kembali terjadi di Balaikota, Rabu (2/8/27).
Demonstrasi kali ini, tak hanya melibatkan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), namun juga Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Garuda KPPRI, Ikatan Alumni PMII, dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI).
Lebih lanjut, Fahrizal mengatakan, Satpol PP merupakan SKPD yang bertanggungjawab dalam penegakan peraturan daerah (perda). Namun, pada kenyataannya banyak bangunan tak berizin justeru dibiarkan. Seperti THM The Lucky One dan ruko di Jalan Darul Quran, yang sudah disegel tetapi tetap melaksanakan aktifitas pembangunan sampai detik ini.
Aksi tersebut merupakan buntut dari pelaporan kasus dugaan pelecehan seksual kepada Srikandi Satpol PP oleh anggota PMII, sebagaimana yang ditudingkan oleh Satpol PP. Dalam demonstrasi tersebut, mahasiswa membawa poster bergambar Kasatpol PP Herry Karnadi dan Kabid Dalops Agustiansyah, demonstran kemudian membakar poster dan melakukan aksi teatrikal menyindir pasukan penegak perda.
Ketua PMII Kota Bogor Fahrizal menilai bahwa Satpol PP telah melakukan rekayasa, sebab saat aksi tersebut Satpol PP sengaja memasang anggota wanita didepan untuk menghadapai massa aksi. Sehingga, ketika terjadi dorong-dorongan Satpol PP mengaku dilecehkan oleh para pendemo.
“Ini semuanya rekayasa yang dilakukan oleh Satpol PP, seharusnya Satpol PP memasang anggota pria bukan wanita, dan itupun sudah menyalahi prosedur,” ucap dia dalam orasinya.
Menurut dia, tudingan tersebut jelas sangat merugikan PMII, dimana para anggotanya tersebut merupakan mahasiswa Islam yang beretika dan tidak mungkin melakukan pelecehan yang disengaja.
“Dengan adanya pemberitaan di media masa itu sangat merugikan kami, makanya kita akan tuntut balik Satpol PP,” jelasnya.
Lebih lanjut, Fahrizal mengatakan, Satpol PP merupakan SKPD yang bertanggungjawab dalam penegakan peraturan daerah (perda). Namun, pada kenyataannya banyak bangunan tak berizin justeru dibiarkan. Seperti THM The Lucky One dan ruko di Jalan Darul Quran, yang sudah disegel tetapi tetap melaksanakan aktifitas pembangunan sampai detik ini.
“Banyak penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) membuat masyarakat dan wisatawan risih, seperti gepeng dan PSK. Bahkan PSK marak nongkrong di sekitar gedung DPRD, kejaksaan dan pengadilan,” ucapnya.
Menurut Fahrizal, masih banyak lagi pelanggaran perda yang dapat ditemukan di Kota Bogor. Seperti, spanduk liar, papan iklan ilegal, poster terpampang di tiang listrik, telepon umum dan dipaku di pohon. Belum lagi aksi vandalisme yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab, juga taman-taman yang kerap digunakan tempat mesum.
Menurut dia, apabila Bima tak mencopot Kasatpol PP, maka kami akan melakukan konsolidasi lintas organisasi.
“Artinya Bima Arya ikut campur dalam kasus itu, bila tak ada kabar dalam minggu ini. Kami akan aksi lagi. PMII seluruh nusantara akan turun ke jalan mengusut aksi pengeroyokan. Usut tuntas dugaan korupsi di tubuh Satpol PP, kami akan laporkan ke kejaksaan,” ucapnya.
Atas dasar itu, PMII mendesak agar Walikota Bogor Bima Arya segera mencopot Kepala Satpol PP Heri Karnadi. Apabila aspirasinya tak didengar, maka mahasiswa akan melakukan aksi serupa yang lebih besar menuntut Presiden Joko Widodo untuk membubarkan Satpol PP.
Dalam kesempatan berbeda, Wakil Ketua II PMII Kota Bogor, Isna Zulhaidar mengatakan, pencopotan Kasatpol PP merupakan harga mati, mengingat kinerja pasukan penegak perda semakin melempem.
“Kami juga akan melaporkan terkait ujaran kebencian di media sosial dan pencemaran nama baik. Pelecehan seksual itu pengalihan isu,” ucapnya.
Isna menegaskan, gelombang unjukrasa memprotes sikap Satpol PP Kota Bogor juga terjadi di Madua, Jawa Timur. “Ini unjukrasa serentak, dan demonstrasi PMII di kota-kota lain akan segera menyusul,” tegasnya.
Menanggapi tuntutan demonstran agar Kasatpol PP dicopot. Heri Karnadi mengaku siap mundur dari jabatannya apabila ada instruksi dari pimpinan.
“Saya siap mundur, dicopot, dimutasi adalah hal yang biasa,” kata Heri kepada wartawan, usai aksi unjukrasa PMII.
Selain itu, Heri menjelaskan, laporan dugaan pelecehan seksual kepada Polresta Bogor Kota merupakan salahsatu upaya untuk menyalurkan hak warga negara dalam hal perlindungan hukum.
“Ya, itu supaya anggota saya dapat perlindungan. Kalau soal adanya penganiayaan yang menimpa mahasiswa, tergantung dari sudut pandangnya. Sebab, saat itu kan chaos, anggota saya juga ada yang kena tendang dan pukul,” tuturnya.
Heri juga mengaku sengaja menarik mundur anggota Satpol PP saat demo berlangsung dengan tujuan agar tak terjadi bentrokan.
“Ini kan aksi lanjutan kemarin, kami mau situasinya tetap kondusif,” pungkasnya. (Nai)