BogorOnline.com – Bau korupsi masih menyengat di tubuh PT Prayoga Pertambangan dan Energi (PT PPE) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bogor. Atas dasar itu, Aliansi Mahasiswa Pemuda Nusantara (AMPERA) siap mengepung Kantor Bupati pada Kamis (23/4/2026) mendatang.
AMPERA menyebut, penyertaan modal untuk PT PPE tahun 2021 saja sebesar Rp200 miliar dan mengalami kerugian Rp80 miliar. Kini, PT PPE dinyatakan pailit dan tengah berproses oleh para kurator di Pengadilan Niaga.
Yang menjadi korban dari pengelolaan tak profesional serta indikasi korupsi berjamaah sejak pertama didirikan adalah puluhan karyawan. Pelunasan upah macet selama 29 bulan sejak Juli 2022.
Dalam selebaran seruan aksi yang beredar, AMPERA mengungkapkan pembayaran dari kurator untuk para karyawan baru mencapai Rp20 juta dari total hak sebesar Rp6,7 miliar. Mereka menyebut skema tersebut sebagai “remah-remah”, sebab ada banyak aset PT PPE yang telah dilelang mencapai miliaran rupiah.
Tuntutan utama aksi AMPERA meliputi:
· Pelunasan upah 100 persen sebagai super prioritas sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013;
· Pertanggungjawaban moral Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;
· Audit investigasi dan pengusutan dugaan korupsi;
· Dana talangan darurat medis untuk anak-anak karyawan yang sakit kritis.
“Apa yang terjadi pada PT PPE bukan sekadar kegagalan bisnis, melainkan skandal kemanusiaan yang dipelihara birokrasi. Puluhan kepala keluarga tidak digaji selama 29 bulan. Di saat aset perusahaan diperebutkan, ada anak karyawan yang bertaruh nyawa karena tidak ada biaya pengobatan,” ujar Rizki, Koordinator Aksi AMPERA, dalam rilis resminya, Rabu (21/4/2026).
Ia juga menyoroti kinerja kurator dan pemerintah daerah yang dinilai lamban menangani hal tersebut.
“Jika merujuk pada Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013, upah buruh adalah super prioritas. Upah harus dibayar paling pertama, bahkan sebelum kreditor separatis atau bank menyentuh aset. Jika kurator atau pemda menunda dengan alasan administratif, mereka melawan konstitusi,” katanya.
Rizki pun mengecam sikap Pemerintah Kabupaten Bogor yang dinilai bersembunyi di balik prinsip tanggung jawab terbatas.
“PT PPE dimodali Rp200 miliar uang rakyat. Membiarkan gaji tidak dibayar selama dua tahun sebelum pailit adalah bukti kegagalan pengawasan fatal. Kami menuntut Bupati mengambil langkah diskresi. Jangan biarkan rakyat mati di lumbung padi milik daerahnya sendiri,” tegasnya.
Sebagai bentuk pengawalan terakhir, Rizki menegaskan aksi Kamis depan bukan sekadar demonstrasi.
“Kami tidak datang untuk meminta sumbangan, kami datang untuk menagih hak yang dirampas. Selama upah belum dibayar 100 persen dan APH tidak melakukan penindakan, kami berkomitmen tidak akan berhenti mengawal kasus ini. Jika hukum tidak lagi menjadi pelindung bagi si miskin, maka jalanan adalah satu-satunya ruang pengadilan yang tersisa,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Bogor belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan karyawan PT PPE. Aksi rencananya berlangsung di Kantor Bupati Kabupaten Bogor dengan koordinator lapangan Rizki.
(Acep Mulyana)
