Diskominfo Ajak PPID Se-Kabupaten Bogor, Tingkatkan Kapasitas Pelayanan Informasi

CIBINONG-

Pemerintah Kabupaten Bogor dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor lakukan peningkatan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pembantu se-Kabupaten Bogor melalui Workshop PPID. di Aula Diskominfo Kabupaten Bogor, Kamis (24/8).

Sekretaris Diskominfo Kabupaten Bogor, Kardenal menerangkan, terbitnya Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Sejatinya, hal itu menjadi momentum penting bagi para PPID dan PPID Pembantu se-Kabupaten Bogor untuk dapat mengaplikasikan peran dan fungsinya sebagai aktor pengawal keterbukaan informasi dan disseminator informasi. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dan akuntabel.

“Peran PPID dan PPID Pembantu harus lebih dioptimalkan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang mudah, tepat dan cepat serta murah. Semakin transparan informasi yang diberikan oleh pemerintah, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyrakat terhadap pemerintah. Melalui kegiatan ini, kami ingin bersama-sama menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan baik,” tegas Kardenal.

Menurutnya, di era globalisasi saat ini sudah tidak ada lagi ruang dan sekat yang membatasi akses masyarakat untuk memperoleh informasi seluas-luasnya dari pemerintah. Akan tetapi tidak semua informasi dapat dibuka secara fulgar kepada publik. Melainkan terdapat pula beberapa data tertentu yang dikecualikan dan tidak boleh dibeberkan kepada masyarakat. Seperti, data-data yang berkaitan dengan rahasia Negara.

“Disinilah peran penting PPID dan PPID Pembantu dibutuhkan untuk menyikapi hal itu, terutama dituntut untuk memiliki kemampuan dalam memilih dan memilah informasi yang memang harus diketahui publik. Maupun yang tidak harus diketahui publik, termasuk kepada subjek penerima informasi,” tuturnya.

Sementara itu,  Meyti salah satu PPID Pembantu Kecamatan Gunung Putri mengakui, banyak ilmu dan pengatahuan baru yang dapat meningkatkan kompetensi para PPID dan PPID Pembantu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Sangat bermanfaat, terlebih kita merupakan ujung tombak dalam memberika akses informasi terbuka kepada masyarakat. Sehingga kami bisa lebih optimal dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik, tentunya tetap berada pada rambu-rambu yang telah diatur dalam Undang-undang yang berlaku,” tukas Meyti.(Diskominfo/rul)

Comments