Karyawan PDJT Diminta “Mundur” Oleh Kadishub Kota Bogor

Bogor – bogorOnline.com
Puluhan karyawan Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Kota Bogor, mengontrog Balaikota Bogor untuk bertemu dengan Walikota Bogor Bima Arya.
Kedatangan karyawan PDJT itu untuk menanyakan polemik permasalahan yang terjadi di PDJT yang hingga kini belum terselesaikan.
Tuntutan karyawan masih terkait belum dibayarkan gaji atau upah karyawan selama tujuh bulan, bahkan selain itu, saat ini ada permasalahan baru yang dihadapi oleh karyawan terkait adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Plt Dirut PDJT Rakhmawati yang juga Kepala Dishub Kota Bogor.
Dalam kebijakannya, Plt Dirut PDJT Rakhmawati telah mengeluarkan surat paklaring dengan isi tujuan supaya karyawan mengundurkan diri. Maksud pengunduran diri itu untuk mendapatkan Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS.
“Plt Dirut PDJT mengeluarkan surat paklaring itu katanya hanya sebuah formalitas, namun kebijakan itu tidak disertai oleh jaminan resmi atau perjanjian hitam diatas putih soal jaminan kedepannya. Karyawan hampir semuanya menandatangani surat pengunduran diri, tetapi kita mempertanyakan untuk kedepannya, apakah kami tetap akan bisa bekerja apabila sudah mengundurkan diri,”  ungkap karyawan PDJT Amsar yang berstatus sebagai pengemudi, Kamis (10/8/17).
Korlap Aksi Heru Samsi menegaskan, seluruh karyawan khawatir setelah membuat surat pernyataan mengundurkan diri sebagai syarat mendapatkan JHT, setelah itu tidak bisa bekerja kembali di PDJT. Bukan masalah itu saja, karyawan juga mempertanyakan soal gaji selama tujuh bulan yang belum diselesaikan sampai saat ini.
“Kalau kita menandatangani paklaring itu dan mengundurkan diri, otomatis kita tidak akan bisa lagi mengambil hak gaji selama tujuh bulan yang belum dibayarkan PDJT sampai saat ini. Kita ingin kepastian secara hukum, agar nasib karyawan PDJT tidak dirugikan. Kami ingin bertemu langsung dengan Walikota dan meminta pertanggung jawaban Walikota,” jelasnya.
Sementara itu, Kabag SPI, Trihandoyo mengatakan, sejak mencuatnya permasalahan di PDJT dan mengundurkan dirinya Dirut hingga ada Plt Dirut, seluruh karyawan berharap pimpinan baru lebih sejuk, kondusif dan bisa menyelesaikan permasalahan di PDJT. Namun pada kenyataannya, semua permasalahan semakin rumit dan merugikan karyawan. “Jelas dengan adanya kebijakan dari Plt Dirut, semua permasalahan di PDJT bukannya tuntas, tetapi malah semakin rumit dan kacau. Semua karyawan resah dengan nasib kedepannya, karena ada kebijakan yang merugikan karyawan,” tandasnya. (Nai)

Comments