Rommy, Cabut kebijakan FDS atau Ganti Mendikbud!!!

Bogor – bogorOnline.com
Lembaga pendidikan Islam yang bernama Madrasah Diniyah adalah lembaga pendidikan yang mungkin lebih disebut sebagai pendidikan nonformal, menjadi lembaga pendidikan pendukung dan menjadi pendidikan alternatif. Biasanya jam pelajaran mengambil waktu sore hari, mulai ba’da ashar hingga maghrib, atau memulai ba’da isya’ hingga sekitar jam sembilan malam.
Lembaga pendidikan Islam ini tidak terlalu perhatian pada hal yang bersifat formal, tetapi lebih mengedepankan pada isi atau substansi pendidikan.
Madrasah Diniyah disamping berfungsi sebagai tempat mendidik dan memperdalam ilmu agama Islam juga berfungsi sebagai sarana untuk membina akhlakul karimah (akhlak mulia) bagi anak yang kurang akan pendidikan agama Islam di sekolah – sekolah umum.
Banyak alumni pendidikan Madrasah Diniyah saat ini, tidak hanya ribuan, bahkan jutaan, bahkan karena keberkahan ilmu yang didapatkan, doa ikhlas nan tulus sang Guru (Ustaz/Kyai), sosok Nan lugu dan murni ingin santrinya berhasil  kelak, diantara alumninya banyak yang berhasil, ada yang menjadi anggota dewan, baik itu didaerah, pusat, anggota DPD, pejabat penyelenggara Negara dari beragam tingkatan eselon dan sebagainya. Sang Guru menanamkan nilai santrinya untuk Memiliki sikap sebagai muslim dan berakhlak mulia, sebagai warga Negara Indonesia yang baik, Memiliki kepribadian, percaya pada diri sendiri, sehat jasmani dan rohani, Memiliki pengetahuan pengalaman, pengetahuan, ketrampilan beribadah dan sikap terpuji yang berguna bagi pengembangan kepribadiannya.
Secara khusus sang Guru menekankan santrinya kelak Memiliki pengetahuan dasar tentang agama Islam, memiliki pengetahuan dasar tentang bahasa Arab sebagai alat untuk memahami ajaran agama Islam.
Dalam hal pengamalan atau ibadah, sang guru mengingatkan wajibnya mengamalkan ajaran agama Islam baik yang fardhu maupun yang sunnah, dapat bergaul dengan siapapun dengan cara yang baik, dapat bekerjasama dengan orang lain dalam hal kebaikan berprinsipkan ta’awun dan dapat mengambil bagian secara aktif dalam kegiatan – kegiatan masyarakat dengan prinsip mengamalkan ilmu.
Menyadari sepenuhnya sang santri harus mampu menggunakan bahasa Arab dengan baik serta dapat membaca kitab berbahasa Arab, dapat memecahkan masalah berdasarkan pengalaman dan prinsip – prinsip ilmu pengetahuan yang dikuasai berdasarkan ajaran agama Islam.
Ketua PC GP Ansor Kota Bogor, Rachmat Imron Hidayat SH (Rommy) dalam siaran persnya menegaskan, dalam  konteks nilai dan sikap bermasyarakat dan negara, santri dipastikan berminat dan bersikap positif terhadap ilmu pengetahuan, disiplin dan mematuhi peraturan yang berlaku, menghargai kebudayaan nasional dan kebudayaan lainnya yang tidak bertentangan dengan agama Islam, cinta terhadap agama Islam dan keinginan untuk melakukan ibadah sholat dan ibadah lainnya, serta berkeinginan untuk menyebarluaskan.
“Rencana Pemerintah melalui Mendikbud untuk memberlakukan Full Day School (FDS)yang akan digulirkan melalui Permendikbud tentang 5 Hari Sekolah  no 23/2017, secara substantif akan melibas eksistensi dan fungsi madrasah diniyah diatas,” ungkap Rommy, Rabu (9/8/17) malam.
Rommy melanjutkan, Permendikbud Nomor 23/2017 tentang Hari Sekolah dan mulai efektif diselenggarakan pada tahun ajaran 2017/2018.
“Tentunya menilai banyak persoalan yang akan ditimbulkan,” pungkasnya.
Berikut Penolakan dan penuntutan pencabutan ini didasarkan atas berbagai pertimbangan :
1. Bertentangan dengan sejumlah regulasi, seperti UU 20/2003 tentang Sisdiknas, UU No 23/2014 tentang Otonomi Daerah, PP 55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, PP 19/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2oo8 Tentang Guru, Kepres 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja, dan sejumlah regulasi lainnya, termasuk Peraturan Daerah tentang Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Takmiliyah.
2. Permendikbud 23/2017 sangat berpotensi mematikan layanan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat yang telah hadir sebelum Indonesia ini lahir, seperti Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren, Pendidikan Alquran, dan lain-lain.
3. Permendikbud 23/2017 akan mendorong tumbuh suburnya pendangkalan dan radikalisasi agama di sekolah.
4. Permendikbud 23/2017 sangat tidak aplikatif dan tidak mencerminkan karakteris pendidikan di Indonesia.
5. Kemendikbud sebaiknya lebih berkonsentrasi pada penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana sekolah serta peningkatan kompetensi guru sehingga memiliki komitmen kebangsaan.
6. meminta kepada Menteri Pendidikan Kebudayaan RI untuk mencabut Permendikbud 23/2017 dan tidak menerapkannya.
7. Kalau  FDS tetap diterapkan meminta presiden untuk mengganti mendikbud. (Nai)

Comments