Kabid Tibum Pol PP Ruslan, Penertiban PKL Puncak Sudah Sesuai Prosedur

CIBINONG-

Kabid Tibum pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor Ruslan mengatakan, sebelum melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada diwilayah Puncak Bogor melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait tentunya sudah memikirkan soal relokasi. Pembongkaran terhadap lapak pedagang yang memang melakukan pelanggaran melakukan aktivitasnya bukan pada tempatnya. Sehingga pihaknya menjalankan tugas sesuai tufoksi sesuai peraturan daerah (Perda) No 4 tahin 2016 tentang penertiban umun (Tibum).

“Kami sudah menunda pembongkaran cukup lama dan rencana tersebut baru bisa direalisasikan setelah Pemerintah Pusat berencana melebarkan jalan raya puncak,” singkat Ruslan saat ditemui bogorOnline.com di kantornya Kamis (7/9/17).

Sebelumya, Kepala Bidang (Kabid) pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Pemkab Bogor Jona Sijabat menjelaskan, terkait relokasi Pemkab Bogor sudah menyediakan lahan bekerja sama dengan swasta. Kira-kira sebannyak tiga titik mulai dari Gunung Mas yang merupakan milik perusahaan swasta. Sementara satu lahan lagi berada di kawasan TWM. Dari lokasi itu yang paling memungkinkan untuk lahan relokasi adalah di Taman Wisata Matahari (TWM), bekerjasama dengan pihak ketiga. Pihaknya juga sudah berupaya dengan meminta kepada TWM, menjadi salah satu tempat untuk menampung PKL Puncak dan hasilnya sepakat.

“Kita sudah siapkan lahanya untuk pkl dan bukan digusur tapi digeser,” tambah Jona.(rul)

Comments