Dewan Iswahyudi 7 Orang Meregang Nyawa Di Perusahan Alas Telur, Lemah Pengawasan Dari Wilayah

CIBINONG-

Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor Iswahyudi mengatakan, terkait 7 orang karyawan dan warga tewas, akibat limbah dari perusahaan alas telur di Kampung Cibunar Kardun, RT 02/03, Desa Cibunar, Kecamatan Parung Panjang itu. Dirinya merasa ada kelemahan dari pengawasan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait ditingkat wilayah. Sebab mana mungkin pabrik sebesar itu yang sudah berjalan tidak diketahui oleh pengawasan yang ada di desa, minimal kecamatan.

“Maka kami meminta tingkatkan pengawasan diwilayah, jangan sampai kejadian serupa kembali terulang. apa lagi sampai makan korban jiwa seperti itu,” tegas Iswahyudi saat ditemui bogorOnline.com di Dewan Selasa (10/10/17).

Sebelumnya, setelah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor menyatakan perusahaan alas telur di Kampung Cibunar Kardun, RT 02/03, Desa Cibunar, Kecamatan Parung Panjang yang membuat 7 orang karyawan dan warga tewas tidak memiliki izin sama sekali.

Maka kalau ini giliran Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Bogor melalui  Kepala Seksi (Kasi) Pemberdayaan Industri Desy Zerlina menerangkan, memang perusahaan tersebut dari awal pihaknya sudah menduga sama bahwa tidak memiliki izin sama sekali. Hal itu terbukti ketika pihaknya langsung kelokasi menanyakan kepada desa dan kecamatan setempat ternyata benar belum ada sama sekali izinnya dan memang si pemilik pabrik melakukan kegiatan atau proses produksi secara diam-diam.

“Kami sudah melakukan pengecekan izin dan teknis dari perusahaan tersebut dan dipastikan belum memiliki izin usaha industri,” katanya saat ditemui bogorOnline.com di kantornya.

Sambung Sekretaris Dinas (Sekdis) Disperdagin Pemkab Bogor Linda Hendrayani menambahkan, dengan adanya kejadian diatas tentunya seluruh perusahan yang ingin melakukan kegiatan atau bekerja di wilayah Bumi Tegar Beriman harus menempuh prosedur yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga kejadian ini jangan sampai berulang-ulang apalagi hingga menelan korban jiwa.

“Ini murni jelalatan dari sipemilik perusahan bukan kesalah dari Pemerintah,” katanya.(rul)

Comments