Perda Ketenagakerjaan Jadi Solusi

BOGOR – Peraturan Daerah Tentang Tenaga Kerja menjadi salah satu solusi yang untuk memperkuat Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mengatasi konflik buruh dengan pengusaha. Hal tersebut menjadi salah satu simpulan diskusi publik “Mencari Solusi Konflik Buruh VS Pengusaha,” yang diinisasi Kelompok Wartawan DPRD dan Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Selasa (31/10).
“Kewenangan pemda harus bisa mengendalikan. Kita ambil contoh DKI, yang bersikap tegas tidak memperpanjang izin Alexis, karena tidak mengikuti ketentuan daerah. Hal ini juga bisa diterapkan pada sektor industri, termasuk di Kabupaten Bogor,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Wasto Sumarno.
Perda ketenagakerjaan, lanjut Wasto, akan menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah mengambil keputusan tegas.

Anggota Komisi IV, Egi Gunadhi Wibhawa memberi saran, agar pengawasan penyelesaian hubungan industrial bisa dilakukan di Kabupaten/Kota. Menurut dia, penyelesaian perselisihan yang sampai saat ini dilempar ke Provinsi membuat, dewan kesulitan mengawasi.

Ketua Apindo Kabupaten Bogor, Alexandre Frans juga setuju peran pemda mesti diperkuat. “Kalau perlu perda mengatur sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan aturan yang sudah ditetapkan,” kata dia
Alex mengakui, memang masih ada perusahaan yang membandel. Namun, kata dia, perselisihan buruh dengan pengusaha tidak melulu bermula dari pengusaha.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor, Yous Sudrajat mengatakan, inisiatif untuk membentuk Perda ketenagakerjaan sudah ada. Bahkan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor sudah menyusun naskah akademik perda tersebut. “Tapi NA(naskah akademik, red)nya masih harus direvisi,” katanya.Yous belum tahu kapan revisi bisa diselaikan. (ful)

Comments