Tanggapan Istana Rencana, Pembentukan Densus Antikorupsi

bogorOnline.com-

Juru bicara Istana Kepresidenan, Johan Budi Sapto Pribowo merespon pernyataan Kepala Kepolisian Jenderal Tito Karnavian yang ingin membentuk Detasemen Khusus Antikorupsi (Densus Antikorupsi). Ia menyampaikan bahwa Polri bisa-bisa saja membentuk densus karena itu wewenang mereka.

“Dari sisi kewenangan, itu sudah menjadi kewenangan Kapolri. Jadi, menurut saya, juga tidak perlu sampai lapor ke Presiden (Joko Widodo),” ujar Johan saat diwawancarai Tempo di Istana Kepresidenan, Jumat, 13 Oktober 2017.

Detail soal pembentukan Densus Antikorupsi ini terungkap dalam rapat kerja di Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis, 12 Oktober 2017. Dalam kesempatan itu, Tito Karnavian menyampaikan pihaknya tengah menyusun dan mengkaji pembentukan datasemen khusus yang menangani tindak pidana korupsi.

Beberapa hal sudah mulai dipersiapkan dan dikaji Kepolisian untuk hal itu. Di antaranya adalah SOP, biaya, unit-unit yang berada di dalamya, pembagian tugas, serta sumber daya manusia yang dibutuhkan. Idealnya, kata Tito, dibutuhkan anggaran Rp 2,6 triliun untuk mewujudkan semua yang dipersiapkan dan dikaji.

Johan mengatakan sudah lama mendengar rencana pembentukan Densus Antikorupsi itu. Ia berkata, dalam sebuah rapat terbatas beberapa waktu lalu, Tito sempat menyingung soal itu saat rapat dengan Presiden Joko Widodo.

Nah, kala itu, kata Johan, belum ada pernyataan sikap resmi dari Presiden Joko Widodo perihal densus tersebut. Sebab, seingat Johan, fokus ratas tidak membahas pembentukan Densus Antikorupsi Polri.

“Nah, apakah di kemudian hari Tito presentasi di depan Presiden Joko Widodo soal itu, saya tidak tahu. Namun saya bisa pastikan bahwa Kapolri sudah menyampaikannya (usulan pembentukan densus) ke Presiden Joko Widodo,” ujar Johan.

Ditanyai apakah tanggapannya soal pembentukan Densus Antikorupsi itu, Johan menjawab hal itu bisa saja dipandang positif. Apalagi, menurut dia, KPK juga memberikan respon positif.

“Kan sudah dikomunikasikan dengan KPK. Kalau dalam rangka sinergi pemberantasan korupsi, ya bagus-bagus saja agar pemberantasan korupsi makin baik,” ujar Johan.

Ditanyai soal Densus Antikorupsi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung belum mau memberikan tanggapan.

Sebagai catatan, Densus memang bisa dibentuk dengan Surat Keputusan Kapolri. Sebagai contoh, Densus 88 Anti Teror dibentuk dengan S.Kep Kapolri Nomor 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003, untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.(rul)

Sumber: https://nasional.tempo.co/read/1024456/tanggapan-istana-soal-rencana-pembentukan-densus-antikorupsi?utm_source=Digital%252520Marketing&utm_medium=Twitter&utm_campaign=DlvrIT_TempoNewsroom

Comments