Atty Sesalkan, Gagal Lelang Pembangunan di Kota Bogor

 

Bangun Tempat Ibadah Saja, ada Oknum yang tidak Bertanggung Jawab “Kacida”

Bogor – bogorOnline.com

Gagal lelangnya sejumlah pembangunan di Kota Bogor, seperti proyek Masjid Agung di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, dan pembangunan ruang rawat inap RSUD Kota Bogor sebanyak 300 ruangan, mendapat sorotan tajam dari anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan, Atty Sommadikarya.

Menurut dia, kedua pembangunan yang menggunakan dana bantuan provinsi dan APBD tidak terealisasi dan berjalan maksimal diduga lantaran ada oknum yang menghambat.

“Untuk pembangunan tempat ibadah saja masih ada oknum yang tidak bertanggung jawab. Kacida,” kata Atty kepada wartawan, Jumat (17/11/17).

Selain itu, kata Atty, gagal lelangnya pembangunan 300 ruang rawat inap RSUD sebesar Rp72 miliar sangat berdampak bagi pelayanan kesehatan di rumah sakit pelat merah itu. Akibatnya, petugas RSUD terpaksa melayani pasien di lantai UGD, apabila sedang terjadi penumpukan pasien.

“RSUD memiliki keterbatasan sarana prasarana, sedangkan statusnya adalah RS rujukan,” ungkap dia.

RSUD Kota Bogor

Atty mendesak Walikota Bima Arya segera melakukan evaluasi terhadap Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai bentuk tanggung jawab Pemkot untuk mencari jawaban atas penyebab dan kendala sehingga terjadinya gagal lelang. Selain itu, sambungnya, lantaran tak adanya kesepakatan untuk menganggarkan kembali pembangunan 300 ruang rawat inap, pemerintah wajib mencari solusi agar masyarakat mendapat keadilan dalam pelayanan kesehatan.

“Tidak boleh sampai ada air mata masyarakat yang jatuh di lantai RSUD. Jangan sampai air mata masyarakat miskin menjadi saksi bukti dzholimnya sebuah kepentingan dan kebijakan yang tidak pro rakyat,” tegasnya.

Sebelumnya, Walikota Bogor, Bima Arya mengatakan saat Sidang Paripurna pada Kamis (16/11) bahwa ada hal-hal terkait kepentingan tertentu membuat proses lelang semakin kompleks, dan ia telah meminta dinas terkait untuk melakukan pengawasan agar kegagalan pembangunan yang merugikan kepentingan publik tak lagi terjadi.

“Contoh kasus Masjid Agung, sejak awal sudah saya instruksikan agar pembangunan dapat berjalan baik, dan tidak boleh ada kepentingan apapun yang dapat merugikan umat. Kalau ada indikasi yang tak sesuai prosedur silahkan dikritisi dewan, Inspektorat juga sudah memberikan hasil laporan. Jadi jangan main-main soal masjid,” tegas Bima. (Nai)

Comments