Tb Luthfi, Dace dan Beben Wajib Diberikan Sanksi

Cibinong-Akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendorong Bupati Bogor segera menjatuhkan sanksi terhadap tiga Aparatur Negeri Sipil (ASN) yakni Dace Supriadi, T.B Lutfie Syam dan Beben Suhendar atas keterlibatan langsung dalam Pilkada 2018.

Meskipun ketiga nama tersebut tak satupun masuk dalam pencalonan Bupati Bogor di KPUD, namun dua kepala dinas dan Camat itu sempat memasang baliho maupun spanduk pencalonan diri dan ikut penjaringan di salah satu partai politik (Parpol), tiga ASN di Pemkab Bogor hingga kini masih belum dikenakan sanksi.

Menurut Dosen Ilmu Politik dan Administrasi Publik di Unida, Beddy Irawan, adanya ASN yang terang-terangan ikut berpolitik ditahun Pilkada harus disikapi secara tegas.

“Kalau saya jadi Bupati atau Sekda, akan mencopot ASN yang jelas-jelas berkeinginan mencalonkan diri sebagai kepala daerah,” ujar Beddy kepada wartawan, kemarin.

Ia menambahkan, jika ada pembiaran terhadap ASN berpolitik itu sudah menyalahgunakan amanah maupun regulasi yang ada.

“ASN itu harus patuh kepada atasan dan aturan. Ketika ada regulasi yang dilanggar, seharusnya yang mempunyai otoritas berkisikap tegas secara langsung tanpa menunda-nunda,” imbuhnya.

Ia menerangkan, disamping adanya regulasi yang diterbitkan pemerintah pusat, pentingnya netralitas ASN juga sangat dibutuhkan untuk menjalankan amanah dengan maksimal.

“ASN itu yang menjalankan mesin kehendak rakyat yang ditetapkan oleh legislatif. Jadi ASN merupakan orang yang menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh DPRD untuk kepentingan masyarakat. Kalau sudah ikut penjaringan itu berarti sudah tidak mementingkan kepentingan publik tapi kepentingan pribadi atau parpol,” terangnya.

Ia mengungkapkan, pembiaran yang dilakukan pucuk pimpinan pemerintah daerah akan menjadi preseden buruk kedepannya. “Kalau tidak segera dilakukan tindakan tegas nantinya kewibawaan adminstrator pemerintahan itu jatuh, karena tidak menegakkan regulasi,” ungkapnya.

Direktur Eksekutif Lambaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP), Rahmat Syamsul Anwar mengungkapkan, keikutsertaan tiga ASN dalam penjaringan parpol itu sudah jelas sebuah pelanggaran regulasi yang ada.

“Ketiga ASN itu sudah jelas-jelas melanggar didepan mata. Meskipun pada akhirnya tidak terpilih dalam penjaringan, aturan yang ada itu harus ditegakan. Ketika regulasi tersebut dilanggar wajib diberikan sanksi agar memberikan efek jera,” kata Rahmat.

Lebih lanjut ia memaparkan, pimpinan pemerintah daerah jangan pandang bulu terhadap pelanggaran yang sudah dilakukan ASN pada regulasi yang diterapkan pada tahun politik ini.

“Pembiaran itu mencerminkan bahwa pimpinan Pemkab Bogor tidak serius dalam menerapkan bahkan menegakan aturan yang berlaku. Jadi, jangan ada ketakutan atau keragu-raguan dalam menjatuhkan sanksi terhadap yang melanggar,” tandasnya.

Diketahui, untuk menjaga netralitas ASN pada pesta demokrasi baik daerah maupun nasional, Menteri Pendayagunaan Aparutur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Republik Indonesia mengedarkan surat nomor B/71/M.SM.00.00/2017 yang bersifat penting ke selauruh pemerintahan daerah.

Dalam hufuf C poin pertama surat tersebut melarang ASN memasang spanduk atau baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah. (di)