Waduh!! Didepan Gedung KPK, AMPB Minta Bima Arya Ditangkap

Jakarta – bogorOnline.com

Belum adanya kepastian dan keputusan akhir terkait kasus hukum dugaan korupsi pembelian lahan di Jambu Dua atau kasus Angkahong yang menyeret nama Wali Kota Bogor Bima Arya, elemen masyarakat yang tergabung kedalam Aliansi Masyarakat Penyelamat Bogor (AMPB) melakukan aksi demo di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (11/1/18).

Dalam aksi nya, AMPB meminta agar pihak KPK segera turun tangan menyikapi kasus Angkahong. Sekjen AMPB, Iman Sukarya mengatakan, tahun 2018 menjadi tahun politik di beberapa Daerah. Pemilihan Kepala Daerah, mulai dengan Gubernur, Bupati Dan walikota akan serentak di laksanakan pada bulan Juni mendatang. Salah satu kasus yang sangat mencuat di Kota Bogor adalah kasus Angkahong atau pembelian lahan di Warung Jambu. Kasus Korupsi tersebut sempat mencuat dan bahkan sudah beberapa kali di laporkan ke KPK,  tapi sampai saat ini belum juga ada tindakan dari KPK.

“Proyek pembebasan lahan Jambu 2 atau kasus Angkahong yang jelas jelas merugikan keuangan negara juga hanya sampai pada kelas teri, rakyat dan bawahan kembali menjadi korban dari sebuah kebijakan para pimpinan di Kota Bogor. Kita minta KPK segera turun tangan soal kasus Angkahong ini,” tegasnya.

Mandegnya penanganan kasus Angkahong di tingkat Kejati Jawa Barat, harus di supervisi oleh KPK dan diambil alih kasus itu secepatnya. Kerugian negara sebesar Rp 43, 1 milyar itu telah mengorbankan seorang kepala dinas, seorang camat dan seorang tim apraisal. Padahal kasus itu merupakan kebijakan dari Kepala Daerah di Kota Bogor, jadi sudah sangat layak KPK menangani kasus tersebut. Bukan itu saja, dalam keputusan akhir di Pengadilan Tipikor Jawa Barat, Wali Kota Bima Arya disebut sebagai pleger.

“KPK harus berani menangkap Pleger yang sudah dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan tipikor Jaw Barat. AMPB meminta agar KPK segera bertindak memeriksa Pleger yaitu Wali Kota Bima Arya dan Sekda Ade Syarip,” tegasnya.

Menjelang Pilkada, berbagai proyek yang mangkrak terjadi di Kota Bogor, seperti pembangunan Jalan R3, pembangunan Masjid Agung, dan pembebasan lahan di Jambu Dua. Pembangunan yang mangkrak tersebut jelas menggunakan uang rakyat dan merugikan keuangan negara.

“Pada tahun ini, Kabupaten dan Kota Bogor akan menggelar pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak. Maka dari itu, kami meminta kepada para pimpinan KPK untuk segera turun ke Kota dan Kabupaten Bogor, mengawasi dan melakukan penyelidikan dan pendalaman atas kasus kasus di atas,” tandasnya.

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, kordinator aksi AMPB, Ali Tauvan Vinaya menyampaikan, dalam aksi ini kami menyatakan sikap dan menuntut kepada KPK agar segera mengaudit semua proyek aspirasi,  DD,  ADD, Rutilahu dan Bansos 2016 di Kabupaten Bogor. Audit Proyek Bantuan Propinsi diruas Jalan Pasir Ipis -Garehong Kabupaten Bogor. Audit Pembangunan Ruas Jalan Bogor – Kemang, Pembangunan Masjid Baitul Faidzin, Gedung Sekda di Kabupaten Bogor. Usut dan segera Tuntaskan Kasus Jalan R3, Masjid Agung yang terjadi Di Kota Bogor. Usut Dan Tuntaskan Kasus pembebasan lahan Jambu 2. Tangkap Pleger Kota Bogor. Meminta Kepada KPK Untuk Segera Turun Ke Kota Dan Kabupaten Bogor.

“Kami akan kembali menggelar aksi demo lebih besar, apabila KPK tidak segera menangkap Pleger di Kota Bogor yang terjerat kasus korupsi pembebasan lahan Jambu Dua,” ancamnya. (Nai)

Comments