Polemik Jalan R3 Masih Berbuntut Panjang

DJKN Belum Mendapatkan Alas Hak Lahan yang akan di Ruislag

bogorOnline.com

Polemik ruislag jalan R3 di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dengan keluarga pemilik lahan, H Salim Abdullah (H. Aab) disinyalir takkan dapat dituntaskan dalam waktu dekat. Pasalnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) belum mendapatkan alas hak lahan yang akan diruislag dari pengembang PT GPP.

“PT GPP sudah dipanggil oleh DJKN pada pekan lalu, tapi mereka tidak datang. Akibatnya alas hak tanah berupa SHGB juga belum diserahkan. Padahal, bila sertifikat telah diserahkan DJKN sudah bisa mengambil dana konsinyasi di Pengadilan Negeri (PN) Bogor sebesar Rp8,4 miliar.-Yang penting uang itu diambil, kalau ruislag itu urusan Pemkot,” ujar Sekretaris Daerah Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat kepada wartawan, Rabu (28/2/18).

Menurut Ade, SHGB lahan yang rencananya akan diruislag dengan tanah milik keluarga H Aab adalah atas nama PT GPP. Padahal, lahan tersebut sebelumnya sudah disita oleh negara.

“Kami meminta agar DJKN memanggil ulang PT GPP agar pengambilan dana konsinyasi dapat selesai dilakukan,” ucapnya.

Ade menjelaskan, apabila dana konsinyasi sudah diambil oleh DJKN, tahapan ruislag selanjutnya tinggal penghitungan lahan oleh tim appraisal dan persetujuan DPRD. Namun, saat disinggung apakah ganti rugi tanah dapat rampung pada tahun ini, ia tak dapat menjaminnya.

“Ya, yang penting kalau lahan itu statusnya sudah pindah menjadi Barang Milik Daerah (BMD) bisa selesai tahun ini,” ungkapnya.

Kata Ade, Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah melakukan pengukuran ulang lahan, dan saat ini hanya tinggal menunggu penetapan luasan tanah.

“Jadi sekali lagi kalau sertipikat diserahkan, masalah ini akan cepat selesai,” imbuhnya.

Lebih lanjut, kata Ade, pihaknya telah bertemu dengan Ketua PN Bogor untuk meminta bantuan percepatan pengambilan dana konsinyasi. “Mereka siap membantu, yang penting persyaratan dipenuhi dan sesuai dengan konstruksi hukum,” tegas dia.

Dalam kesempatan berbeda, Ketua Komisi III DPRD, Shendy Pratama menegaskan, polemik jalur R3 jelas sangat meresahkan masyarakat lantaran selain akses jalan tertutup, hal itu juga menghambat pembangunan. Atas dasar itu, kata dia, DPRD akan melakukan mediasi antara Pemkot Bogor dengan keluarga pemilik lahan untuk mencari win win solution atas permasalahan ini.

“Kami ingin mencarikan jalan keluar sesegera mungkin, agar blokade jalur R3 bisa dibuka dan pemilik tanah mendapatkan jaminan pemberian ganti rugi oleh pemerintah,” katanya.

Shendy mengatakan, DPRD akan melakukan tugasnya dengan menjalankan fungsi pengawasan baik saat penganggaran mauoun pelaksanaan di lapangan. “Intinya mediasi harus dilakukan sesegera mungkin. Karena masyarakat sudah sangat resah,” tutupnya. (Nai)

Comments