Oknum Perawat Ini Buka Praktek Tanpa Ijin

Cibinong – Seorang oknum perawat di Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, nekat membuka praktik pengobatan kepada masyarakat tanpa disertai dengan surat ijin praktik perawat (SIPP).

Mereka beralasan, meski tidak mengantongi SIPP, praktik yang dijalankan sudah berlangsung lama ini diminta oleh Puskesmas Pabuaran. Ia juga mengaku, kalau tempat praktik nya mendapatkan kuasa dari salah satu dokter di RS di Kota Bogor.

“Ada kuasa dari dari Dokter A yang tugas di RS. Dan ijin praktik nya sedang kami urus di Dinas Kesehatan,” kata V dan D yang keduanya merupakan suami istri ketika dikonfirmasi di tempat praktik nya, kemarin.

Bukan hanya membuka tempat praktik pengobatan atau medis, oknum perawat pasangan suami istri ini juga membuka layanan sunat dan layanan KB dengan tidak memasang plang pada tempat praktik nya.

Sebagai seorang perawat, meski telah mengenyam jalur pendidikan resmi dan memiliki Surat Tanda Register (STR) tidak serta-merta bisa membuka praktik pelayanan kesehatan begitu saja.

Apalagi, pelayanan kesehatan umum kepada masyarakat tersebut dibuka di rumah tanpa izin dan tidak memiliki papan nama serta kelengkapan lainnya sesuai dengan aturan yang ada.

Perawat yang akan membuka praktek seharusnya mengacu pada Permenkes RI Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 Tentang izin Penyelenggara Praktek Perawat dan Undang-undang Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan.

Salah satu pasien perawat tersebut yang namanya tidak mau disebutkan mengatakan, sudah lama mengetahui oknum perawat D yang bekerja sebagai perawat di salah satu RS swasta daerah kota Bogor telah membuka praktek mandiri dirumahnya.

“Awalnya saudara saya menyunat anaknya di klinik medis milik pasutri tersebut dan ternyata tidak hanya menerima jasa sunat saja namun menerima jasa pengobatan serta pelayanan KB,” ujarnya.

Ia menambahkan, dirinya juga pernah mencoba berobat ke klinik yang tidak memiliki papan palang nama dan tertera izin praktek saat itu ditanganin oleh istri dari oknum perawat D dan bisa mengeluarkan surat keterangan sehat untuk dirinya.

“Masa saya tidak diperiksa hanya berdasarkan keluhan saja si istri oknum perawat D akhirnya memberikan obat tiga macam dengan biaya Rp. 60 ribu, sampai dirumah saya sempat ragu mengkonsumsi obat tersebut, benar saja berselang satu jam keluhan saya tidak hilang,” imbuhnya.

Ia mengeluhkan, bagaimana kalau efek dari obat pemberian istri perawat D membuat keluhan yang dideritanya malah makin parah, lalu harus mengadu kemana dan meminta pertanggung jawaban kepada siapa nantinya.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Ormas Benteng Padjajaran Doel Samson meminta agar Pemerintah Daerah khusunya Dinas Kesehatan untuk bertindak tegas terhadap ulah seorang oknum perawat ini sebelum adanya korban dalam penanganan medis.

“Dinkes Kabupaten Bogor harus berani meni menindak para pelaku praktek tenaga kesehatan bukan dokter yang tidak memasang palang dan belum mengantongi izin. Dan kami meminta agar kedua oknum perawat ini di proses secara hukum,” ungkapnya.

Karena menurutnya, praktek tanpa izin itu telah melanggar peraturan, padahal sudah jelas tertera Praktek ilegal ini telah berjalan tahunan.

“Hal ini jelas telah melanggar Undang Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 23 ayat 3 dan Undang Undang Republik Indonesia Tahun No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan pasal 19 ayat 1 dengan sangsi Pidana dengan ancaman kurungan/penjara maksimal 15 tahun,” tegasnya. (adi)

Comments