Klaim Keberhasilan Tentang Kota Bogor Tidak Sama Dengan Realita
bogorOnline.com
Berbagai pengaduan mengemuka diungkapkan para perwakilan stakeholder yang hadir dalam acara rapat dengar pendapat terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah (LKPJ) Kota Bogor tahun 2017 di gedung DPRD Kota Bogor antara DPRD dengan stakeholder, di gedung DPRD Kota Bogor, Jalan Kapten Muslihat, Selasa (10/4/18).
Sejumlah stakeholder yang hadir diantaranya mewakili mahasiswa, kader posyandu, supir angkot, pemerhati lingkungan, pemerhati pendidikan, pemerhati kebijakan publik, pemerhati pembangunan dan pihak lainnya. Umumnya para stakeholder yang hadir mengungkapkan seluruh situasi kondisi Kota Bogor yang sebenarnya, bahwa klaim yang selalu di dengungkan oleh Walikota Bogor Bima Arya atau Pemkot Bogor, tidak sama dengan realita di lapangan. Berbagai program pemkot Bogor, utamanya 6 skala prioritas yang dilaksanakan Bima Arya belum ada yang terealisasi diselesaikan hingga saat ini.
“Hari ini terungkap dari hasil pendalaman aspirasi masyarakat (Stakeholder) bahwa kenyataannya berbagai program Pemkot Bogor itu amburadul dalam realisasinya. Ini raport merah bagi kepemimpinan Bima dan Usmar yang tidak mampu mewujudkan program, terutama 6 skala prioritas yang sudah dicanangkannya,” ungkap perwakilan Forum Alumni Muda IPB (FAM) Shane M Hasibuan.
Ia menegaskan, masyarakat atau stakeholder menilai bahwa Bima Arya saat menjabat sebagai Walikota telah gagal menyelesaikan komitmen krusialnya terkait 6 skala prioritas. Para stakeholder juga mengungkapkan sejumlah permasalahan mencolok diantaranya kaitan soal kemiskinan, masalah transportasi, PKL dan berbagai permasalahan dasar masyarakat baik bidang kesehatan, pendidikan dan perekonomian.
“Ternyata terungkap bahwa gambaran atau klaim yang diberikan Pemkot Bogor terkait keberhasilan yang selalu diungkapkan oleh Bima Arya Walikota saat itu, ternyata berbanding terbaik dengan situasi kondisi yang diungkapkan para stakeholder. Ini buktin bahwa Bima Arya telah gagal menjalankan tugasnya,” jelasnya.
Sementara, pemerhati pendidikan, Affandi Arsyad mengungkapkan, bahwa menyangkut pendidikan di Kota Bogor ada yang lebih penting harus dibangun yaitu membangun manusia bermoral atau karakter, bukan sekedar memprioritaskan membangun sarana prasarana atau membangun taman di kota Bogor saja.
“Pembangunan karakter dan manusia bermoral sangat penting, jadi porsi untuk menangani soal itu masih sangat kurang, malah anggaran itu lebih besar untuk pembangunan fisik maupun sarana prasarana, padahal moral dan karakter itu sangat penting,” tegasnya.
Senada, pemerhati kebijakan publik Budi Putra yang hadir dalam acara itu mengatakan, apa yang disampaikan oleh stakeholder kaitan kebobrokan maupun tidak mampunya Pemkot Bogor merealisasikan 6 skala prioritas dan janji janji Bima dan Usmar, telah membuka mata seluruh masyarakat bahwa ternyata banyak permasalahan krusial di Kota Bogor.
“Kami juga prihatin ketika mendengar bahwa kader kader posyandu hanya mendapat dana BOP Rp100 ribu dari Pemkot Bogor untuk setiap Posyandu, dan uang itu untuk anggota posyandu sekitar 6 sampai 10 orang . Supir angkot yang mempertanyakan kejelasan program Re-routing angkot dan penanganan transportasi yang gagal, angka kemiskinan yang masih tinggi serta angka pengangguran yang signifikan tidak mengalami penurunan. Ini bukti kegagalan pemimpin daerah dalam hal ini Bima Arya dan Usmar,” tandas Budi.
Dengan adanya pernyataan dari stakeholder ini telah membuktikan bahwa klaim yang selama ini didengungkan oleh Walikota Bima Arya berbaning terbalik dengan fakta di lapangan.
“Kami berharap DPRD kota Bogor dalam fungsi pengawasan, budgeting dan legislasi mengedepankan realita kondisi di lapangan, bahwa apa yang diungkapkan para stakeholder itu ada adanya dan harus segera ditangani oleh pemerintah,” harapnya.
Pimpinan Banggar DPRD yang memimpin rapat dengar pendapat terkait LKPJ Kota Bogor tahun 2017, Jajat Sudrajat mengatakan, rapat dihadiri para stakeholder diseluruh Kota Bogor. Jadi seluruh masukan masukan dari masyarakat ini akan ditindaklanjuti oleh DPRD dalam rapat bersama dengan pemkot Bogor nanti.
“Banyak masukan masukan penting dari para stakeholder kaitan untuk pembahasan LKPJ tahun 2017 ini. Dalam rapat terungkap bahwa ada urusan wajib yang lebih penting dan harus di tingkatkan, misalkan kemiskinan penurunannya hanya satu persen dan itu urusan wajib, sedangkan anggaran untuk itu sangat rendah dibandingkan anggaran untuk membangun taman taman. Bahkan ada catatan rapot merah yang disampaikan oleh syakeholder tadi kepada Pemkot Bogor kaitan dengan 6 skala prioritas yang dijalankan Pemkot Bogor. kita catat semua masukan dan yang diungkapkan masyarakat tadi,” pungkasnya. (Nai/ist)
