DPRD Siapkan Hak Angket Atau Interpelasi Untuk Walikota Bogor

bogorOnline.com

Pernyataan Bima Arya yang menuding DPRD Kota Bogor saat debat publik berbuntut panjang. DPRD Kota Bogor langsung mengambil langkah langkah tegas karena merasa lembaganya di tuding dan disalahkan terkait anggaran. Langkah mengajukan hak angket atau interpelasi terhadap Bima Arya saat ini tengah di godog oleh 45 orang anggota DPRD Kota Bogor.

Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Jajat Sudrajat didampingi Ketua Fraksi PDIP Atty Somadikarya mengatakan, sudah mendorong agar Ketua DPRD untuk membuat surat ke arah interpelasi atau angket, dan itu harus ada kesepakatan bersama yang nanti akan dibahas dulu oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Bogor.

“Besok akan diadakan rapat Bamus untuk membahas permasalahan itu. Arahnya bisa ke angket atau interpelasi terhadap Bima Arya,” katanya.

Jajat menjelaskan, seluruh masyarakat harus tahu bahwa apa yang dikatakam oleh Bima Arya merupakan kebohongan publik. Terkait soal RSUD, sejak awal DPRD sudah menganggarkan kebutuhan kebutuhan untuk RSUD. Ia juga memaparkan kronologis awal RSUD, bahwa saat itu banyak aspirasi dari masyarakat karena kurangnya kamar di Rumah Sakit, untuk mengatasi keluhan masyarakat itu maka diajukan ke Pemkot Bogor di tahun 2013 agar perpanjangan RS Karya Bakti tidak diperpanjang dan beralih menjadi RSUD.

“Itu kenangan terindah Walikota Diani Budiarto dan DPRD Kota Bogor yang bersepakat bahwa RS Karya Bakti tidak diperpanjang dan berubah menjadi RSUD. Kami apresiasi perjuangan Walikota Diani Budiarto. Setelah itu setiap pengajuan untuk RSUD disetujui dan dianggarkan. Jadi kalau ada yang mengatakan dewan tidak menyetujui anggaran untuk RSUD, itu tidak benar dan bohong,” tegasnya diamini Atty Somadikarya.

Ketika sudah menjadi RSUD, semua kebutuhan anggaran untuk RSUD disetujui oleh DPRD, jadi bukan dewan tidak menyetujui, justru anggaran itu disiapkan sepenuhnya. Ketika anggaran Rp 72 milyar untuk RSUD gagal lelang, Pemkot Bogor justru tidak menganggarkan kembali karena tidak dimasukan di RKPD anggaran untuk RSUD itu, sebagai rujukan dalam menyusun KUA PPAS yang merupakan ranah eksekutif.

“Karena tidak dimasulan dan diusulkan kembali oleh Pemkot Bogor, sehingga DPRD tidak menyepakati apapun. Artinya TAPD tidak mengajukan kembali untuk anggaran RSUD. Bagaimana DPRD mau menyetujui, diajukan kembali juga tidak oleh Pemkot Bogor,” jelasnya.

Dengan adanya tudingan langsung dari Bima Arya kepada lembaga DPRD, berdasarkan hasil rapat Banggar maka akan dibahas oleh Badan Musyawarah karena didalamnya ada ketua ketua fraksi DPRD.

“Bahwa apa yang dikatakan oleh Bima Arya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan apa yang dikatakannya tidak benar, Bima telah berbohongan dan itu merupakan kebohongan publik,” tandasnya.

Sementara, terkait masalah tudingan dewan tidak setuju anggaran untuk PDJT yang dikatakan Bima Arya, intinya DPRD tidak mengganggarkan karena tidak ada regulasinya. Pengajuan dari Pemkot untuk Trans Pakuan dan badan hukum Trans Pakuan pada saat pengajuan belum selesai, sehingga karena badan hukum belum selesai tidak bisa dianggarkan.

“Seharusnya seorang Bima Arya tidak langsung menyalahkan atau menuding dewan, karena DPRD juga tidak mungkin menyetujui anggaran kalau nantinya bermasalah. Tapi kenapa DPRD dijadikan kambing hitam dan disalahkan,” ucap politisi senior PKS itu.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Bogor, Atty Somadikarya menegaskan, argumentasi yang dikatakan oleh Bima Arya merupakan kebohongan besar bahwa DPRD tidak menyetujui anggaran untuk RSUD, padahal yang terjadi sebenarnya adalah anggaran untuk RSUD sudah disiapkan, namun ketika akan di realisasikan kenyataannya gagal lelang dan soal lelang itu bukan ranah DPRD, tetapi eksekutif Pemkot Bogor. Setelah gagal, DPRD mengajukan kembali di tahun 2018, namun akibat gagal lelang itu tidak bisa di anggarkan kembali karena tidak ada pengajuan di RKPD.

“Jadi ketika gagal lelang, seharusnya diajukan kembali agar bisa diantisipasi pengajuan anggarannya walaupun tidak ada di RKPD. Tetapi kenyataannya Pemkot Bogor tidak mengajukan kembali. Bima telah melakukan pembohongan publik dan melecehkan marwah serta martabat DPRD,” tegasnya. (Nai/ist)

Comments