Jalan Khusus Angkutan Tambang Masih Sebatas Mimpi

RUMPIN – Terkait kerusakan infrastruktur jalan di wilayah eksplorasi tambang seperti Kecamatan Rumpin, Gunungsindur dan Parungpanjang terus menjadi hal yang terjadi berulang – ulang. Belum lagi dampak kecelakaan lalu lintas, kemacetan, gangguan kesehatan dan kerusakan lingkungan lainnya.

Hingga saat ini, pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten Bogor belum menemukan apalagi memberikan kepastian solusi konkrit dan permanen terkait hal tersebut. Sempat beredar jika pemerintah sedang berupaya membuat jalan khusus angkutan tambang.

Namun hingga saat ini hal tersebut belum tampak akan terealisasi. Bupati Bogor Nurhayati mengatakan, penataan armada truk tronton pengangkut hasil tambang di wilayah Kecamatan Rumpin, baru memang sedang dibahas. “Semua itu perlu solusi yang baik untuk semua pihak,” ujar Nurhayanti saat dikonfirmasi hal ini seusai peresmian dan pembukaan Pasar Rakyat di Kecamatan Tenjo, beberapa waktu lalu.

Bupati menjelaskan, hingga saat ini, pemerintah masih melakukan berbagai evaluasi guna penanganan masalah tambang di wilayah bumi tegar beriman. “Kalau saya inginnya  jalan tambang itu dibikin khusus, tapi kan tidak sesederhana seperti itu, karena kewenangan tambang ada di pemerintah Provinsi. Pemkab Bogor hanya memberikan masukan – masukan ke Provinsi Jabar, termasuk soal jalan tambang. Kalau ada jalan tambang, semua perusahaan bisa mengakses jalan di jalur khusus tambang,” kata Nurhayanti.

Menurutnya, keberadaan jalan tambang juga solusi tepat sehingga masyarakat tidak terganggu. Namun demikian, sambung Bupati, semua harus di persiapkan, dan tidak bisa mendadak layak seperti makan cabe. “Sedang direncanakan dan sedang dibahas bersama, karena ini menyangkut perut orang banyak. Jika pengangkutan (usaha dan transportasi-red) tambang semua berhenti, nanti akan makin banyak pengangguran. Jadi harus ada solusi menguntungkan bagi semua pihak,” imbuhnya.

Nurhayati menjelaskan, pemerintah menginginkan masyarakat tidak terganggu tapi para pengusaha juga tidak terganggu. “Mereka (pengusaha-red) juga mengirim bahan bangunannya ke DKI Jakarta, untuk pembangunan di Indonesia juga. Tapi pengusahanya juga harus mau diatur.” pungkasnya. (MUL)