Pungli PTSL Terancam Dikenakan Sanksi Tegas

Cibinong – Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor tidak akan segan-segan mengenakan sanksi hingga penurunan pangkat kepada aparatur kecamatan yang mempersulit atau tidak mendukung program Pendaftaran Tanah Sismatis Lengkap (PTSL) 2018.

Asisten Pemerintan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspem-Kesra) Pemkab Bogor, Burhanudin mengatakan, pucuk pimpinan lembaga eksekutif Pemkab Bogor akan mengenakan sanksi bagi aparatur kecamatan yang tidak mendukung program sertifikasi tanah yang digulirkan pemerintah pusat tersebut.

“Bupati jauh-jauh hari sudah menekankan kepada para camat yang wilayahnya masuk dalam program PTSL, agar turut andil mensukseskan. Para camat tidak boleh mempersursulit masyarakat, program ini harus sukses,” ujar Burhanudin kepada wartawan, Senin (7/5).

Ia menambahkan, para aparatur di kecamatan tidak boleh main-main dalam menjalankan program nawacita diera pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Ini bukan hanya sekedar nawacita, tapi sertifikat itu sebagai kepastian hukum terhadap tanah-tanah yang dimiliki warga. Dengan sertifikat tanah, warga bisa memanfaatkannya untuk digadaikan sebagai modal usaha. Artinya, PTSL ini bisa sebagai upaya peningkatan perekonomian masyarakat,” katanya.

Ia menerangkan, Bupati Bogor telah mengeluarkan peraturan tentang PTSL yang wajib dijalankan oleh para aparatur kecamatan. “Para camat jangan main-main dalam melakukan pemungutan biaya. Sesuai Peraturan Bupati, warga hanya dikenakan biaya Rp 150 ribu untuk program PTSL ini. Kalau ada pungutan lebih dari aturan, silahkan bawa oknum kecamatan tersebut langsung ke Bupati Bogor,” terangnya.

Lebih lanjut ia menerangkan, pihaknya dalam waktu dekat akan menggelar rapat untuk menyukseskan PTSL di wilayah Bumi Tegar Beriman. “Kami segera akan menggelar rapat terkait program sertifikasi tanah ini,” terangnya.

Sebelumnya, sejumlah warga yang mendapatkan program PTSL 2018 di Kecamatan Ciseeng mengeluhkan adanya pungutan yang dilakukan oknum desa Rp 250 ribu, yang disetorkan ke desa Rp 150 ribu dan kecamatan Rp 100 ribu, namun dibantah Kepala Desa Babakan.

Sementara itu, Camat Ciseeng, Edi Muslihat mengelak adanya pungutan Rp 100 ribu dari pemohon PTSL yang disetorkan oknum desa ke kecamatan. “Waduh, kaya dong camat,” kata Edi.

Ia menjelaskan, alas hak tanah yang dimiliki masyarakat menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan program PTSL. “Keterlambatan program PTSL ini karena masyarakat yang memohon itu tanahnya warisan orang tua yang tidak ada atau belum rapih alas hak,” jelasnya.

Lebih lanjut ia memaparkan, lambatnya program PTSL di wilayahnya tersebut akibat kinerja instansi terkait sertifikasi tanah belum maksimal.

“Pengukuran BPN belum tuntas, makanya masih banyak yang belum bisa diproses. Kalau yang masalah pungutan lebih dari peraturan yang dikeluarkan Bupati, saya akan selidiki dulu ke pihak desa,” tukasnya. (adi)