RSUD Cibinong Segera Benahi Sistem Antrean Pasien

Cibinong – Antrean panjang yang kerap terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong bakal segera disikapi, tentunya dengan inovasi berbasis teknologi.

Kepala Bidang Medik RSUD Cibinong Fusia Meidiawaty menyatakan, bahwa pihak RSUD Cibinong terus membenahi masalah antrian yang kerap disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Pembenahan yang kami lakukan diantaranya adalah telah memberlakukan satu nomor untuk satu orang antrian yang sebelumnya satu pengantri bisa mengambil beberapa nomor antrian,” kata Fusia, Selasa (29/05/2018).

Selanjutnya, imbuh Fusia, juga sedang berproses untuk menjalankan sistem antrian berbasis online. “Insya Allah tidak lama lagi akan diujicobakan, tentu saja dengan segala permasalahannya,” imbuhnya.

Untuk mengatasi masalah pencaloan, jelas Fusia, bukan tidak mungkin ke depannya RSUD Cibinong akan menerapkan antrian dengan sistem finger. “Sehingga pasien harus mendaftar sendiri tanpa diwakilkan,” jelasnya.

Menanggapi masalah antrean yang terjadi di RSUD Cibinong dan sejumlah RSUD lain di Kabupaten Bogor, Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kabupaten Bogor menilai sebagai hal yang terbilang tak terlalu negatif.

Ketua JPKP Kabupaten Bogor, Alfiano Fahry mengatakan, antrean yang terjadi di RSUD itu harus disikapi dari berbagai sudut pandang dengan tidak menggunakan “kaca mata kuda”.

“Berbagai hal dapat menjadi kendala diantaranya tingginya kunjungan pasien di RSUD tersebut. Potret tersebut mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan RSUD itu,” ujar Fahry.

Ia menambahkan, minimnya prasarana juga menjadi salah satu faktor terjadinya antrean di RSUD Cibinong. “RSUD itu masih terbatas ruang pendaftaran sehingga diduga masih adanya oknum pendaftar yang merangkap menjadi calo,” katanya.

Ia menerangkan, upaya pemberantasan dugaan percaloan nomor antrean tersebut sudah sepantasnya dilakukan pihak rumah sakit.

“Sistem online yang diusulkan untuk memperpendek antrean belum sepenuhnya dapat dijamin menyelesaikan masalah, mengingat sebagian besar masyarakat Kabupaten Bogor belum tentu dapat menggunakan sistem ini. Tindakan tegas terhadap calo menjadi langkah kongkrit untuk persoalan ini,” tandasnya. (adi)

Comments