Pemkab Bogor Luncurkan 72 Sistem Pelayanan Perizinan Online

Cibinong – Memasuki hari jadinya yang ke 536 tahun, Pemerintah Kabupaten Bogor terus membuat terobosan guna mempermudah pelayanan terhadap masyarakat, salah satunya adalah meluncurkanpelayananperizinan secara online.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor Joko Pitoyo menuturkan, bahwa peluncuran 72 sistem perizinan online ini untuk mempercepat pelayanan.

“Sebetulnya, 72 pelayanan perizinan online ini merupakan komitmen kami untuk terus menambah jumlah, karena perkembangan di era digital terus berkembang. Sebanyak 72 perizinan sistem online ini merupakan tambahan dari yang sebelumnya sebanyak 31, kini ditambah 41, jadi kini sudah 72 perizinan berbasis online,” tutur Joko Pitoyo, kemarin.

Dari total 143 perizinan yang ada di Kabupaten Bogor, kini tinggal 71 jenis perizinan yang belum memasuki sistem online, namun Joko menargetkan bakal semuanya online di tahun depan.

“Kami menargetkan, seluruh perizinan akan memakai sistem online di akhir tahun ini, karena setelah sebelumnya dilakukan 31 perizinan online hasil dan dampaknya terhadap masyarakat sangat luar biasa, menjadi lebih cepat dan efisiensi dari manual ke online,” katanya.

Dengan sistem online yang diterapkan, telah merubah cara kerja baik pemohon maupun staf di DPMPTSP. Dari awal dengan membuka dan membawa berkas, kini hanya berhadapan dengan komputer.

“Yang jelas masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor, karena jika ijin yang di mohon sudah diterbitkan, kami kirimkan via pos,” ujarnya.

Jika dibandingkan dengan sistem manual, menurut Joko, pelayanan perizinan sistem online selain dapat melakukan percepatan pelayanan, juga menjadi praktis dan efisien. Salah satu contoh, jika pemohon sebelumnya mengurus ijin hingga berhari-hari, sekarang ini cukup waktu tiga jam saja jika semua berkas lengkap dan benar, maka akan selesai. Rata-rata, dalam sehari DPMPTSP sanggup mengeluarkan ijin sebanyak 150.

“Masyarakat sudah semakin mengerti, dan melek teknologi dan informasi serta masyarakat pelaku usaha nya relatif terdidik. Dengan sistem online ini, misalnya saya sedang kunjungan ke daerah lain, tetap bisa tanda tangan elektronik di daerah itu, namun yang kita selalu tekankan kepada masyarakat adalah persyaratan yang lengkap dan benar,” ungkapnya.

Namun demikian, imbuh Joko, masih terdapat sejumlah kendala di beberapa item perijinan yang harus melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain untuk memperoleh rekomendasi teknis.

“Memang ada yang tidak seirama di SKPD lain, karena harus ada kajian dan rekomendasi teknis. Tapi nanti bakal digabung menjadi satu, karena dengan adanya Perpres nomor 91 tahun 2017 seluruh nya harus di online kan di DPMPTSP,” imbuhnya.

Untuk mengoptimalkan pelayanan, DPMPTSP juga telah menjalin kerja sama dengan Bank BJB untuk membuka loket pembayaran di kantor nya.

“Meskipun kantor Bank BJB bersebelahan, tapi untuk mempermudah dan mempercepat masyarakat dalam pelayanan dalam membayar retribusi, kami akan buka loket pembayaran secara terintegrasi disini,” kata Joko.

Joko menegaskan, bahwa sistem security yang dipakai oleh Kementerian atau di Pemerintah Pusat, juga sama apa yang dipakai di DPMPTSP.

“Jadi sistem keamanan nya terjamin, kami merupakan 10 besar pertama yang menggunakan tanda tangan elektronik,” tukasnya. (adi)

Berikut jenis Pelayanan Non Perizinan :

1 Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata

2 Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata

3 Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata

4 Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman

5 Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi

6 Tanda Jasa Penyediaan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

7 Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran

8 Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata

9 Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

10 Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata

11 Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta

12 Tanda Daftar Usaha SPA;

13 Tanda Daftar Perusahaan Kecil Menengah dan Besar;

14 Tanda Daftar Gudang;

15 Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat

16 Surat Keterangan Penyimpanan Barang;

17 Rekomendasi Pemasukan Ikan Hidup;

18 Rekomendasi Pendaftaran Pakan;

19 Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Bibit (DOC, Straw, Bibit Ternak/Ternak);

20 Rekomendasi Instalasi Karantina Produk Hewan;

2 1 Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Antar Provinsi;

22 Rekomendasi Pengeluaran Produk Hewan Antar Provinsi;

23 Rekomendasi Pemasukan Produk Hewan Antar Negara;

24 Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner;

25 Rekomendasi Izin Usaha Obat Hewan (Produsen, Importir, Eksportir);

26 Rekomendasi instalasi Hewan;

27 Rekomendasi Pemasukan Hewan/Temak Antar Provinsi;

28 Rekomendasi Pengeluaran Hewan/Temak Antar Provinsi;

29 Rekomendasi Pemasukan Hewan/Temak Antar Negara;

30 Rekomendasi Pengeluaran Hewan/Ternak Antar Negara;

31 Persetujuan Prinsip Budidaya Ternak;

32 Sertifikat Laik Sehat Hotel;

33 Sertifikat Laik Sehat Kolam Renang;

34 Sertifikat Laik Sehat Kantin;

35 Sertifikat Laik Sehat Depot Air Minum Isi Ulang;

36 Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga;

37 Sertiflkat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;

JENIS PELAYANAN PERIZINAN YANG DISELENGGARAKAN SECARA ELEKTRONIK

1 Izin Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau dan Penebangan Pohon;

2 Izin Pemesanan Kavling Makam Cadangan;

3 Izin Usaha Pembangunan Atau Penembokan Makam;

4 Izin Penguburan Jenazah / Kerangka Jenazah di TPBU;

5 Izin Kremasi;

6 Izin Usaha Toko Modern;

7 Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;

8 Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional;

9 Izin Mempekerjakan Tenaga. Asing;

10 Izin Usaha Perdagangan;

11 Izin Tempat Penampungan TKI;

12 Izin Pendirian Balai Latihan Kerja Keluar Negeri;

13 Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;

14 Izin Praktek Dokter Umum, Spesialis, Gigi;

15 Izin Praktek Apoteker;

16 Izin Unit Transfusi Darah;

17 Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian;

18 Izin Praktek Dokter Hewan;

19 Izin Daerah Milik Jalan;

20 Izin Kerja Bidan;

2 1 Surat Izin Kerja Fisioterapis;

22 Surat Izin Kerja Perawat;

23 Izin Kerja Ahli Gizi;

24 Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien;

25 Izin Kerja Radiografer;

26 Izin Kerja Rekam Medis;

27 Izin Kerja Ahli Teknologi Laboratorium Medik;

28 Izin Usaha Rumah Potong Hewan;

29 IPPT Rumah Tinggal;

30 IMB Rumah Tinggal dan di Perumahan.

31 Izin Mendirikan Klinik

32 Izin Apotik

33 Izin Operasional Klinik

34 Izin Usaha Jasa Konstruksi

35 Izin Penyelenggaraan Reklame.

Comments