CIBINONG-
Makin memanas soal transparansi anggaran yang berjumlah milyaran untuk Pekan Olahraga Daerah (PORDA) XIII, Jawa Barat (Jabar) 6-15 Oktober 2018 di Bumi Tegar Beriman.
Hal itu membuat Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (LAKPESDAM PCNU) Kabupaten Bogor Muhammad Nur M Horu mengatakan, soal dana yang mencapai ratusan miliar tersebut pihaknya meminta APH (Aparat Penegak Hukum) dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ke Polisian dan Kejaksaan segera mengawasi dan menyelidiki anggaran Porda itu, karena ada kegelisahan-kegelisan dari masyarakat terkait penggunaan uang itu.
“Ya kita minta agar APH memberikan kepastian bahwa dalam pelaksanaan anggaran tersebut. Tidak ada kong kali kong atau penyelewengan, supaya tidak ada keresahan di masyarakat Bumi Tegar Beriman,” tegasnya saat dihubungi bogorOnline.com Senin (1/10/18).
Sebelumnya, pihak PB seraya melempar handuk ketika ditanya transparansi anggaran yang berjumlah milyaran untuk Pekan Olahraga Daerah (PORDA) XIII, Jawa Barat (Jabar) 6-15 Oktober 2018 di Bumi Tegar Beriman.
Hal itu seperti penjelasan dari Ketua Harian PB Porda Rustandi mengatakan, bila masyarakat meragukan soal keterbukaan dana Porda tersebut, adalah dana hibah bersama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena bagian. Dan apakah anda pernah lihat APBD dipaparkan kepada warga mulai dari a,b sampai c. Sedangkan ranahnya dari pihaknya adalah, bagaimana penyusunan hibah itu sama saja dengan yang lainnya tidak berbeda.
“Seperti bahasan dewan, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan kemudian itu dipublikasikan juga. Cuman kalau secara detailnya AX rupiah tidak juga pada posisi itu,” kilah Rustandi saat ditemui bogorOnline.com usia menghadiri diskusi Kelompok Kerja Wartawan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor di lobi utama gedung Dewan Kamis (27/9/18).
Rustandi menambahkan, karena dana hibah titik beratnya dengan yang lain pada dasarnya sama, sehingga ranahahnya ketika dirinya ingin menyampaikan transparansi itu, pada saat APBD akan ditetapkan, yaitu ketika pada malam harinya dan itu sudah dipublikasikan. Jadi tidak pada posisi, misalkan dana ini, rapat ini sekian X rupiah tidak seperti itu yang harus dijelaskan oleh pihaknya.
“Itulah yang bisa saya jelaskan, seperti itu,” dalihnya.
Dinas Pemuda Dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor mulai bersuara terkait tidak transparannya Anggaran Pekan Olahraga Daerah (Porda) Jawa Barat (Jabar) Oktober yang diduga mencapai Rp.155 miliar di Bumi Tegar Beriman.
Kepala Dispora Pemkab Bogor Yusuf Sadeli mengatakan, mengenai kegiatan olahraga tersebut yang pertama perlu diketahui adalah itu hajat dari Jabar. Sedangkan Kabupaten Bogor hanya menjadi tuan rumah dalam perhelatan itu dan pihaknya sudah menyatakan siap guna acara tersebut.
“Mengenai dana yang diterima bersumber dari Jabar sekitar 10 miliar dan Kabupaten Bogor kurang lebih Rp 133 miliar,” katanya saat ditemui bogorOnline.com di kantornya.
Yusuf menambahkan, dana tersebut yang mana pihaknya sebagai penyelenggara sesuai degan Surat Keputusan (SK) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Jabar yang telah dibentuk panitia (PB). Diketuai oleh Bupati Bogor Nurhayanti beserta
Propinsi maupun kabupaten, untuk mengelola dana tersebut yang dialokasikan untuk kegiatan pertandingan nanti. Mulai dari pembukan, penyelanggaraan, perangkat pertandingan dan penutupan. Sehingga dirinya rasa semua suduh, diupayakan untuk transparan dana Porda kali ini.
“Ini semua sudah terang menderang,” tambahnya.(rul)
