BAHAS JALUR TAMBANG, BUPATI BOGOR MENGAKU SUDAH TEMUI WAPRES JUSUF KALLA

PARUNGPANJANG – bogorOnline.com

Bupati Bogor Ade Yasin mengaku sudah pernah menemui Wakil Presiden RI Jusuf Kalla terkait pembahasan tambang. Pertemuan tersebut dilakukan saat menggelar rapat membahas maslah transportasi angkutan tambang dan jalur tambang.

“Soal jalur tambang ingga saat ini pemerintah masih mencari investor. Saya juga meminta kesadaran dari pengusaha tambang dan pengusaha transportasi tambang untuk peduli jalan yang dilaluinya setiap hari. Jadi jangan sampai tutup mata,” ujar Ade Yasin kepada sejumlah wartawan saat menghadiri kegiatan Istighosah dan Ngaji Bareng Bersama Masyarakat Parungpanjang di Desa Dago, Jum’at (15/2/19) lalu.

Menurut Bupati Bogor, para pengusaha quarry (tambang) dan pengusaha transpoter (angkutan tambang) harus ikut terlibat merawat infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak akibat dampak muatan yang melebihi kapasitas.

“Pihak pengusaha jangan tutup mata, jangan tidak peduli dan jangan hannya mengambil keuntungannya saja. Harus bisa melihat kondisi yang ada,” paparnya.

Dia menceritakan, saat melakukan perjalanan menuju lokasi acara, dirinya melintasi jalan rusak dan jembatan Sikeng yang bolong.

“Jadi seharusnya pengusaha punya kesadaran. Misal yang usahanya produksi batu split, ya tambal jalan rusak dengan split. Mereka (pengusaha tambang-red) juga harusnya membantu pemerintah dan mencari investor untuk membangun jalur khusus tambang,” paparnya.

Ade Yasin mengungkapkan, saat ini Pemkab Bogor tengah menyusun Peraturan Bupati (Perbup) tentang jam operasional kendaraan tambang  untuk wilayah Kabupaten Bogor. Dia mengatakan, sebagai bentuk perhatian kepada aspirasi warga, dirinya juga sempat melakukan protes ke Badan Pengelola Tranportasi Jabodetabek (BPTJ), karena adanya pemberlakuan uji coba truk kosong yang masuk ke wilayah Kabupaten Bogor Terutama Kecamatan Parungpanjang pada siang hari.

“Karena jam operasional terbaik itu saat malam hari. Kalau siang hari akan mengganggu aktivitas masyarakat, karena akan memicu banyak kecelakaan lalulintas dan kemacetan,” bebernya.

Bupati Bogor menambahkan, solusi terbaik memang hanya dengan pengadaan jalan kusus tambang.

“saat ini Pemkab Bogor sudah membentuk tim kecil untuk membahas jalur khusus tambang bersama tiga Pemerintah Provinsi yakni Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta.” Pungkasnya.

Sementara itu, Asosiasi Transporter Cigudeg (ATC) mengaku siap mendukung wacana pemberlakuan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor terkait pembatasan jam operasional truk tambang. Hal ini diungkapkan Achmad Gozali Sekjen ATC setelah bertemu Bupati Bogor di lokasi kegiatan.

Menurutnya, para pengusaha transporter dari Kecamatan Cigudeg, Parungpanjang dan Legok siap mendukung wacana penerbitan Perbub Kabupaten Bogor tentang pembatasi jam oprasional truk angkutan tambang.

“Namun kami meminta agar dilibatkan dalam tahap proses pembahasan dan sosialisasinya,” ungkap Achmad Gozali.

Dia mengatakan, jangan sampai ketika ada peraturan pembatasan jam oprasional yang diatur dalam Perbup Kab. Bogor tersebut berdampak merugikan masyarakat di Cigudeg, Parungpanjang, dan Rumpin yang berusaha di bidang tambang dan transportasi.

Selain itu, Gozali juga menyampaikan kritik terkait kebijakan BPTJ tentang pengaturan jam oprasional truk tambang. Menurutnya, sejak ujicoba tahap satu, dua dan tiga sekarang ini, pengaturan penerapannya hanya untuk truk yang kosong. (Mul)