Tanggapan Dewan Soal Isu Pemangkasan Pokir

Kota Bogor – bogorOnline.com

Isu soal pemangkasan pokok-pokok pikiran (Pokir), seiring dengan belum seimbangnya antara pendapatan dan pengeluaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2020.

Hal tersebut pun kembali mendapat tanggapan dari Ketua Fraksi PPP DPRD, Zaenul Mutaqin. Menurutnya, pokir merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada dewan dalam forum reses dan hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 dan Undang Undang MD3.

“Sudah menjadi kewajiban DPRD untuk menampung aspirasi masyarakat, dan kami menyampaikan ke pemerintah dalam bentuk pokir. Kita tidak berbicara dipangkas atau dihilangkan, tapi berbicara proporsional. Masa kalau ada yang meminta pembangunan di wilayah dan sudah beberapa kali melalui musrembang tidak terealisasi, misalkan kebutuhan anggaran Rp500 juta, lalu diberi Rp200 juta, ya nggak cukup,” ungkap Zaenul kepada wartawan di Gedung DPRD, Selasa 22 Oktober 2019.

Menurut Zaenul, lagi pula pokir sendiri tidak pernah dikerjakan oleh dewan melainkan oleh dinas terkait. Sebab, anggota DPRD dalam hal ini hanya menggunakan hak budgeting.

“Kalau disesuaikan dengan kemampuan APBD nggak masalah. Tapi penyesuaian bukan berarti pemangkasan,” katanya.

Lebih lajut kata Zaenul, bila pokir sampai dihilangkan maka anggota DPRD ke depan tak perlu melakukan kegiatan reses.

“Dalam reses, masyarakat mengeluh karena aspirasinya tak tersalurkan dalam musrenbang, sebagai anggota dewan kita wajib menampungnya,” bebernya.

Sementara itu, Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan, Atty Somaddikarya mengatakan, bahwa pokir tidak perlu dipangkas, tetapi lebih baik dihilangkan apabila tak menabrak regulasi. Namun, dengan catatan bahwa tidak boleh terjadi Silpa setiap tahunnya.

“Kalau masih ada Silpa di atas Rp200 miliar sampai Rp300 miliar, artinya ada program yang tak terukur dan tak terencana dengan baik,” katanya.

Atty menegaskan, apabila aspirasi pokir yang benar-benar mendesak, kemudian dipangkas tanpa menghitung dampak yang akan terjadi, otomatis hal itu harus bisa dipertanggungjawabkan.

“Masyarakat banyak berharap aspirasinya bisa terealisasi melalui aspirasi dewan,” ucapnya.

Atty menyatakan pemerintah seharusnya berpikir keras untuk menambah potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mencegah kebocoran agar defisit tak selalu terjadi.

“Kalau mau uji petik secara independen saja,” singkatnya.

Lebih lanjut, kata Atty, apabila APBD mau tepat sasaran, semua pihak harus bisa bekerjasama dalam hal pengawasan.

“APBD adalah uang rakyat yang semestinya harua dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat,” tukasnya.

Di kesempatan berbeda, Wali Kota Bogor, Bima Arya menyatakan, bahwa RAPBD 2020 belum mencapai titik temu antara rencana pemasukan dengan rencana pengeluaran. Namun begitu, ia memastikan kondisi itu akan seimbang antara pendapatan dan pengeluaran daerah.

“Pasti seimbang, setiap tahun pasti ada titik temunya,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa Pemkot Bogor sepakat dengan pimpinan DPRD akan fokus betul untuk program-program yang berhubungan antara aspirasi warga melalui pokir dengan musrembang. Sehingga jangan sampai ada kegiatan ganda atau di titik yang sama.

Lanjut Bima, rasionalisasi juga dilakukan terhadap kegiatan perjalanan dinas, makan minum bahkan acara bersifat seremoni.

“Kita akan mengurangi perjalanan dinas. Saya sudah instruksikan tahun depan kita atur mana yang perlu dan tidak perlu. Kemudian biaya makan minum dan lain-lain. Seremoni-seremoni upacara yang tidak perlu, jangan, kecuali ada substansinya, ada pesannya, itu boleh,” ungkapnya.

Politisi PAN ini menegaskan, bahwa tidak ada pemangkasan anggaran pokir.

“Pokir itu bukan angkanya dikurangi, ingat iya. Kemarin itu ada kesepakatan untuk mencari titik temu antara perencanaan dari dinas dan apa yang dibutuhkan oleh warga. Jadi semua aspirasi dewan itu nyambung di musrembang semuanya. Kita akan berusaha mencari titik temunya disitu. Tidak apa-apa aspirasi besar asal betul-betul dibutuhkan oleh warga,” tukasnya. (HRS)

ARTIKEL REKOMENDASI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *