Reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat
JASINGA – bogorOnline.com
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Asyanti Rozana Thalib dari Fraksi PDI Perjuangan, menemui warga Desa Cikopomaya Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor. Asyanti yang duduk di komisi 5 (lima) menerima berbagai keluhan warga, mulai dari program PKH hingga guru honorer untuk menjadi PNS.
Dalam momen pertemuan tersebut, warga mengeluhy sulitnya mendapatkan bentuan program PKH bagi warga yang tidak mampu dan pengangkatan guru honor menjadi PNS dikarenakan terbatas dengan usia.
“Disini warga yang tidak mampu banyak yang belum menerima bantuan program PKH dari Pemerintah?. Saya sebagai guru honorer ingin bertanya, saya tidak bisa masuk PNS karena terbatas usia. Lalu bagaimana dengan nasib guru-guru honor yang sudah mengabdi puluhan tahun?,” keluh Tati (33), salah satu warga Desa Cikopomaya, dalam kegiatan reses, Kamis (4/12/2019).
Asyanti menjelaskan, pengangkatan guru honor menjadi PNS itu memang kendalanya di usia. Ini sudah kami perjuangkan di komisi lima waktu itu, kami sedang meminta supaya Gubernur bisa memberikan ruang untuk guru-guru honor diberi kesempatan menjadi ASN saat ini masih tahap proses.
“Jadi memang ini masih sangat sulit. Jika kita ingin menjadi PNS terbentur masalah umur, sementara yang sudah berbakti puluhan tahun, dan salerinya sedikit. Memang kendalanya disini, sampai sekarang itu belum putus, bagaimana nasib guru honor yang sudah mengabdi puluhan tahun itu diapakan,” ungkapnya.
Lanjut Asyanti menyampaikan, waktu itu pernah ada wacana guru-guru honor yang sudah mengabdi puluhan tahun akan di jadikan PNS, akan tetapi tidak bisa, karena guru honor menjadi PNS itu keputusannya ada di pemerintah Pusat, bukan keputusan kami di Provinsi. Oleh karena itu, kendalanya disitu dan kita terbentur dengan aturan.
“Saya sudah sering kali didemo oleh guru-guru honor, jadi mereka (guru honor-red) sering kali datang ke kantor DPRD Provinsi Jabar untuk mempertanyakan masalah yang sama, disampaikan kepada kami, kaitan itu,” tambahnya.
Masih Asyanti, saya juga sangat prihatin kepada guru-guru honor, tetapi kita kendalanya disitu. Dan memang menjadi PNS itu keputusannya ada di Pusat, kalau keputusan adanya di Jawa Barat, kami bisa langsung tindak lanjuti.
“Tapi syukur Alhamdulillah, sekarang guru-guru honor diberikan fasilitas yang sudah sedikit lumayan dibandingkan sebelumnya. Nanti saya akan bahas kembali, kaitan masalah guru-guru honor,” pungkasnya. (Mul)