by

Usulan Obligasi Daerah, Saeful Bakhri: Terlalu Pagi

Kota Bogor – bogorOnline.com

Usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Obligasi Daerah terus menuai sorotan dari DPRD Kota Bogor. Kendati sebelumnya usulan regulasi itu telah ditolak oleh wakil rakyat, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan terus memberikan penjelasan kepada DPRD seputar hal tersebut.

“Kalau dewan nggak mau bukan berarti nolak. Tapi bisa saja karena penjelasan kurang. Makanya nanti pimpinan dewan akan diberi penjelasan secara utuh. Bila masih nolak juga kita kan pemerintahan mesti dicari titik temu, jika tidak juga ya nggak masalah, sebab itu jadi kesepakatan antara legislatif dan eksekutif,” ujar Sekretaris Daerah Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat kepada wartawan, baru-baru ini.

Menurut Ade, regulasi itu penting untuk dibuat, terkait nantinya akan dijalankan atau tidak. Yang terpenting payung hukum kebijakan itu sudah terbentuk. “kalau sudah ada perda mau dilakukan dan tidak ya tak masalah,” katanya.

Lebih lanjut dijelaskan olehnya, bahwa Kota Bogor membutuhkan soal aturan alternatif pembiayaan.

“Kalau mau buat obligasi, tuntutan dari pemerintah pusat harus dibuat perdanya. Secara pribadi saya menilai memang perlu adanya kajian secara benar tentang itu,” tuturnya.

Menurutnya, sejauh ini ada tiga alternatif pembiayaan pembangunan. Yakni, obligasi, BJB Indah dan menggandeng PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang bergerak di bidang pembiayaan infrastuktur.

“Ya, ketiganya memang berujung hutang. Soal berapa bunganya nanti tim akan mengkerucutkan,” imbuhnya.

Yang terpenting, masih kata Ade, pemerintah mendapatkan keuntungan apabila menggunakan satu dari tiga alternatif tersebut.

“Obligasi itu salah satu alternatif. Di pusat sudah dibahas juga ,yang penting menguntungkan pemerintah. Kalau bunga PT. SMI lebih murah, ya tak apa,” jelasnya.

Ia mengatakan, bahwa saat ini pemerintah berhasrat untuk membangun RSUD tipe C dan sarana olahraga di tiap kecamatan.

“Ya, rencanaya untuk membangun RSUD tipe C dan sarana olaharaga,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Bogor, Saeful Bakhri mengatakan, bahwa setiap kebijakan harus didasarkan pada kajian-kajian akademis yang kuat dan didukung dengan data empirik lengkap, untuk kemudian dirumuskan dalam analisa konkret.

“Kajian tersebut harus merupakan kristalisasi dari proses penyelenggaraan pemerintahan yang panjang dan rancangan kebijakan ini masih sangat pagi pembahasannya dengan DPRD,” ujar politisi PPP itu.

Namun, kata Saeful, justru saat ini Pemkot Bogor telah mengambil langkah konkrit, melalui kegiatan tahun 2020 di RSUD Kota Bogor, yaitu tentang kegiatan Kajian Pembiayaan Pembangunan RS yg telah tertuang dalam APBD TA 2020. Karena itu, ia akan minta penjelasan kepada instansi terkait soal itu.

“Apakah anggaran Feasibility Studies (FS) tersebut untuk kajian sumber pembiayaan pembangunan infrasuktur gedung RSUD yang akan datang dengan menggunakan sumber pembiayaan pinjaman. Sedangkan regulasi yang mengatur belum dibuat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Saeful mengatakan, apabila belum ada titik temu soal rencana ‘hutang’ pemkot, sebaiknya pemerintah tak lakukan kajian-kajian mengenai pembangunan yang berkaitan dengan obligasi di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Sehingga jangan ada kesan, pemkot sudah melakukan langkah pendahuluan, untuk pelaksanaan ril dari kebijakan ini,” ucapnya.

Ia cukup mengapresiasi Pemkot Bogor belakangan ini sering mendapatkan berbagai penghargaan di bidang inovasi pelayanan publik. Namun, ia juga sekaligus mempertanyakan apakah rencana obligasi itu berkaitan dengan target prestasi inovasi di masa pemerintahan Bima-Dedie.

“Ini yang jadi pertanyaan. Yang perlu diperhatikan efek obligasi atau model pembiayaan infrastruktur ini. Pembayaran bunganya bisa berlangsung dalam jangka menengah, bahkan bisa jangka panjang,” tukasnya. (HRS)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed