by

Kota Bogor Terapkan PSBB Pekan Depan

BOGORONLINE.com, Kota Bogor -Kementerian Kesehatan akhirnya menyetujui pengajuan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk daerah penyangga Ibukota DKI Jakarta. Diantaranya, Kota Bogor, Depok dan Bekasi.

“Sejauh yang saya tahu, barusan Kemenkes menyetujui penerapan PSBB di Kota Bogor,” kata Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim dalam konpersi pers jarak jauh melalui video didampingi Kepala Dinas Kesehatan, Sri Nowo Retno, Sabtu (11/4/2020) petang.

Mengetahui hal itu, Dedie dalam rapat koordinasi dengan Sekda Kota Bogor dan dihadiri seluruh pimpinan ODP langsung membahas penerapan PSBB di Kota Bogor. Disamping itu, ia juga langsung berkoordinasi dengan wali kota Depok dan Bekasi.

“Wali kota Depok berpendapat kita sama-sama menerapkan PSBB hari Rabu (15/4). Kenapa di hari Rabu? karena ada langkah-langkah pembuatan dulu perwali dan SK wali kota yang harus dipenuhi. Jadi, ada perwali tentang PSBB, dan dua SK terkait dengan data penerima bantuan sosial dan SK implementasi PSBB yang ini harus dipersiapkan,” ungkap Dedie.

Kendati demikian, ia menegaskan, bahwa tiga Kepala Daerah, yakni Kota Bogor, Depok dan Bekasi masih terus melakukan pembicaraan lebih lanjut untuk memastikan waktu pastinya penerapan PSBB.

“Ini masih dalam pembicara tiga Kepala Daerah, saya juga belum mendapatkan konfirmasi dari Kabupaten Bogor, tapi sudah dari Depok dan Bekasi, tinggal apakah hari Rabu atau Kamis. Tapi intinya buat kami keinginannya adalah implementasi (PSBB) secara bersama-sama,” ucapnya.

Berkaitan PSBB, mantan pejabat KPK itu menambahkan, bahwa pihak Pemerintah Kota Bogor akan segera melakukan koordinasi juga dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda).

Selain itu, sebelumnya penerapan PSBB akan ada langkah-langkah, seperti simulasi, termasuk penyesuaian turunnya bantuan sosial yang dialokasikan baik dari pemerintah pusat maupun provinsi Jawa Barat.

“Dalam rapat tadi dilakukan pembahasan jumlah calon penerima bantuan sosial dalam rangka jaring pengaman sosial akibat Covid-19. Kita akan pisahkan DTKS (data warga miskin Kota Bogor) dengan data Misbar (miskin baru) dan data mereka yang usaha tutup dan PHK terdampak Covid-19. Kita juga sedang berupaya untuk mendata para petugas medis,” tandasnya. (Hrs)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed