DPRD Kota Bogor Godok Raperda Disabilitas

Headline, Kota Bogor1.1K views

BOGORONLINE.com, Tanah Sareal – DPRD Kota Bogor menginisiatif pembentukan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas. Raperda ini disampaikan bersama Raperda tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dalam rapat paripurna di gedung DPRD, Jumat (14/8/2020).

Koordinator Panitia Khusus (Pansus), Eka Wardhana mengatakan, secara pribadi, dirinya sebagai bagian dari keluarga disabilitas merasakan betul ada hak-hak yang memang belum bisa terpenuhi dimana Kota Bogor belum memiliki Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas.

“Saya berharap setelah pembahasan, kemudian disepakati raperda menjadi perda, maka semua hak-hak yang memang menjadi kewajiban pemerintah daerah Kota Bogor dan masyarakat juga terlibat disitu memiliki landasan hukum nantinya,” tutur Eka.

Eka juga cukup berbangga hati dengan para legislatif di DPRD memiliki semangat sama lahirnya raperda tersebut dimana ingin memfasilitasi pemenuhan hak-hak disabilitas. Tak hanya legislatif, sambungnya, eksekutif dalam hal ini wali kota Bogor juga memberikan dukungan, bahkan mengusulkan aturan pemberlakuan sanksi masuk dalam raperda.

“Tadi pak wali kota juga menyatakan ingin mendorong semua elemen masyarakat kaitan memenuhi hak-hak disabilitas. Ditambahkan beliau juga, bila perlu ada pasal yang memberikan sanksi bagi yang tidak memenuhi atau melaksanakan apa yang diamanatkan kaitan dengan kebutuhan disabilitas di Kota Bogor,” ungkapnya.

Berkaitan sanksi, lanjut Eka, menjadi pembahasan pansus dengan menyesuaikan terhadap kondisi kearifan lokal di Kota Bogor dan amanat UU 8/2016. Eka juga berujar raperda ini diharapkan bisa rampung paling cepat akhir tahun. Pansus akan mulai menggodoknya pada minggu ketiga bulan ini.

“Dalam pembahasan nanti juga kami tidak melulu hanya melibatkan dalam hal ini penyandang disabilitas, tapi juga akan mengundang semua komponen masyarakat termasuk dunia usaha kaitan apa yang menjadi kewajiban mereka untuk memenuhi hak-hak disabilitas,” jelasnya.

Ia mengatakan, sejauh ini ada beberapa fasilitas umum di Kota Bogor yang telah memenuhi kebutuhan disabilitas. Dalam hal ini juga ada keberpihakan dari pemerintah daerah Kota Bogor. Contohnya, gedung DPRD dan beberapa pusat perbelanjaan sudah dirancang untuk disabilitas.

Kendati demikian, ia mengemukakan di Kota Bogor sampai saat ini belum menyiapkan sarana pendidikan, sehingga melalui raperda tersebut pihaknya akan mendorong kepada pemerintah maupun swasta untuk sama-sama menyiapkan tak hanya infrastruktur dalam bentuk bangunan dan jalan, juga layanan pendidikan.

“Termasuk mendorong insentif bagi penyelenggara pendidikan khusus disabilitas. Kami juga akan mendorong tidak hanya memberdayakan disabilitas, tapi bagaimana mengedukasi masyarakat untuk mencegah anak-anak yang akan lahir nanti tidak menjadi bagian dari disabilitas,” imbuhnya.

Dalam raperda ini juga, tandas Eka, akan mengatur mengenai kuota pekerja penyandang disabilitas di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun perusahaan swasta. “Iya, di BUMD 2 persen dan swasta 1 persen,” ujarnya. (Hrs)

ARTIKEL REKOMENDASI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *