by

Soal Pusat Pemerintahan Baru, DPRD Ingatkan Ini kepada Pemkot

BOGORONLINE.com, Tanah Sareal – Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengatakan, DPRD sampai saat ini belum melakukan pembahasan dengan Pemerintah Kota Bogor mengenai rencana pemindahan pusat pemerintahan baru di wilayah Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur.

“Terkait rencana pemindahan pusat pemerintahan sampai saat ini kita belum ada pembahasan. Dan kita ingatkan, pertama, bahwa namanya pembangunan itu harus sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR),” kata Atang di ruang kerjanya, Senin (14/9/2020).

Sedangkan, lanjutnya, DPRD sampai saat ini belum menerima revisi RTRW hasil evaluasi dari gubernur Jawa Barat. Disamping itu, imbuh Atang, untuk pembahasan RDTR baru dilakukan setelah terbentuknya panitia khusus (Pansus).

“Kemudian terkait RDTR baru dibahas oleh pansus pada masa sidang ke satu ini, tapi kemungkinan pansus dibentuk akhir tahun, nanti di bulan Nopember,” terangnya.

Politisi PKS ini juga menyinggung soal kebutuhan dan sumber anggaran untuk pembangunan pusat pemerintahan baru tersebut.

“Yang kedua dari sisi kesiapan anggaran. Apakah anggaran kita tersedia atau belum. Dan ketiga dari sisi prioritasnya,” ujarnya.

Sementara di sisi lain, kata Atang, ada beberapa infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat namun hingga kini belum tertangani.

“Hari ini prioritas kita, apakah di pemindahan pusat pemerintahan atau hal-hal lain yang masih dibutuhkan masyarakat. Kita tahu jembatan MA Salmun rusak, kemudian jembatan penyeberangan dari Gunung Batu ke Kebon Kelapa masih juga bermasalah, termasuk juga beberapa tanggul penahan tanah di beberapa pemukiman banyak yang rusak, dan penanganan banjir di kecamatan Bogor Utara dan Tanah Sareal belum terealisasi,” bebernya.

Untuk itu, kata Atang, selama perkantoran pemerintahan yang ada masih bisa digunakan meskipun dengan segala keterbatasan, Pemkot Bogor seharusnya bisa menunggu setelah selesainya yang menjadi kebutuhan masyarakat tersebut.

“Saya kira kalau baru sebatas rencana, dibuat kajian, site plannya, oke. Tapi, kalau sudah mulai dilakukan pembangunan dengan menyerap APBD, nanti dulu, perlu dibahas lagi,” kata Atang kembali. (Hrs)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed