Data Warga Miskin Rawan Disalahgunakan

Headline611 views

BOGORONLINE.COM, CIBINONG – Wakil Ketua DPRD Kabupaten, Agus Salim meminta Pemerintah segera memutakhirkan data kependudukan di Kabupaten Bogor. Kasus korupsi yang dilakukan oknum aparat Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, salah satunya dikarenakan data yang tidak update.

“Pertama, kami sangat prihatin dengan kasus ini. Janganlah menari di atas penderitaan orang lain,” ujarnya, di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Selasa (16/2).

Menurut dia, tindakan sangat tidak terpuji tersebut mencederai rasa kemanusiaan dan merusak citra pemerintah daerah yang selama ini berjibaku menangani masalah kesehatan dan dampak ekonomi akibat pandemi. “Jadi kita jangan sampai melakukan hal seperti ini. Kita harus saling mengingatkan,” katanya.

Selain karena niat jahat oknum aparat pemerintah desa, Politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut juga menilai kasus ini terjadi karena data yang tidak akurat. Persoalan data yang tidak ditangani dengan baik, kata dia, membuka celah terjadinya penyelewengan.
“Kami sudah sejak tahun lalu minta agar ada pemutakhiran data. Tapi, sampai kepala dinas sosialnya berganti, masalah pendataan ini masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan dengan baik,” kata dia.

Baca Juga :

Polres Bogor Tangkap Pelaku Penyalahgunaan Bansos di Rumpin

Dinsos Akui Kesulitan Mutakhirkan Data

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Mustakim mengatakan untuk memastikan program bantuan sosial tepat sasaran, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah untuk mengawasi bantuan apapun, baik dari pemerintah pusat, provinsi hingga daerah. “Kami juga sudah sampaikan ke pendamping program keluarga harapan (PKH) untuk melaporkan data keluarga penerima manfaat (KPM) yang masih aktif. Data tersebut, untuk memvalidasi apakah KPM ini meninggal atau mengundurkan diri. “kata Mustakim kepada wartawan.

Menurutnya, tugas Dinas Sosial hanya menyampaikan data primer yang diberikan Desa kepada Dinsos untuk diserahkan ke Kementerian dan menyiapkan data dan SDM pendamping untuk penerima bantuan.

“Men-assessment sudah, monitor ke lapangan juga sudah,” jelasnya.

Ditempat yang sama, Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin, Djodi Anggoroadi menyampaikan, untuk memutakhirkan data pihaknya mengalami sedikit kendala karena ada sebagian kartu keluarga penduduk masih kartu keluarga cetakan lama. “Jadi sistem tidak bisa mengupgrade datanya” kata dia.

Seperti diketahui, kasus korupsi bansos tunai di Desa Cipinang dilakukan dengan penyalahgunaan data penduduk. Berdasarkan informasi yang dihimpun, tersangka LH yang menjabat Kasi pelayanan di Desa Cipinang melakukan aksi kejahatannya dengan menggunakan 19 data penduduk yang sudah pindah domisili, dua orang sudah meninggal dunia, tujuh data ganda, dan dua data warga yang sudah tercatat sebagai penerima bantuan program keluarga harapan.

Dengan mudahnya, LH memanipulasi data tersebut. Dia memerintah 15 orang untuk mencairkan dana sebesar Rp54 juta di Kantor Pos Cipinang dengan imbalan masing-masing Rp250 ribu. Sebagian besar uang sisanya kemudian disetorkan kepada ES yang menjabat Sekretaris Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin (*)

ARTIKEL REKOMENDASI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *